BeritaNasional.id. SITUBONDO – Kinerja perekonomian Kabupaten Situbondo sepanjang 2025 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 5,28 persen, melampaui capaian nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Aris Budiman, dalam Forum Komunikasi Media Sekarkijang yang digelar di Situbondo. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan peran media dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jumat (19/6/2026).
Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kominfo, Bank Indonesia (BI), OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Surabaya.
Menurut Aris, berbagai indikator ekonomi menunjukkan aktivitas ekonomi di Situbondo masih relatif stabil meski dihadapkan pada dinamika global dan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi Situbondo mencapai 5,28 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan pertumbuhan belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Situbondo yang masih berada di angka Rp41,14 juta.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyuwangi yang mencapai Rp67,08 juta, serta Kabupaten Jember sebesar Rp42,36 juta.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Situbondo juga masih tergolong tinggi. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,17 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,30 persen maupun rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi sebesar 29,56 persen terhadap PDRB.
“Sektor industri pengolahan menyumbang 21,86 persen, perdagangan besar dan eceran 15,72 persen, konstruksi 6,20 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 5,41 persen,” jelas Aris.
Dominasi sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Situbondo masih sangat bergantung pada sektor primer. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan lebih merata dan berkelanjutan.
Di sisi lain, sektor jasa keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2026 mencapai Rp770 miliar, tumbuh 11,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp690 miliar.
Menurut Aris, capaian ini mencerminkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Situbondo masih cukup baik.
“Hal ini menjadi indikator bahwa KUR tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha produktif,” imbuhnya.
Namun demikian, struktur penyaluran kredit UMKM masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Sebanyak 67 persen kredit disalurkan ke usaha mikro, 19 persen ke usaha menengah, dan 13 persen ke usaha kecil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Situbondo masih berada pada tahap awal pengembangan usaha dan memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan maupun peningkatan kapasitas usaha.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, OJK juga menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di Situbondo yang mencapai 28,10 persen.
Angka ini jauh melampaui batas sehat industri perbankan yang umumnya berada di kisaran 5 persen.
<span;>Aris menjelaskan, tingginya NPL tersebut dipengaruhi oleh adanya debitur korporasi yang mengalami gagal bayar, sehingga berdampak signifikan terhadap kualitas kredit perbankan di wilayah tersebut.
“Meski penyaluran kredit masih tumbuh, terdapat perhatian khusus terhadap kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah Situbondo tercatat mencapai 28,10 persen,” tegasnya.
Untuk itu, OJK mendorong penguatan koordinasi antara perbankan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha guna menjaga kualitas kredit sekaligus memperluas pembiayaan di sektor produktif.
Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Situbondo tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
