Era Bupati Falent Kebo Catat Sejarah di TTU, Tiga Menteri Datangi Ponu untuk Serahkan SHM
BeritaNasional.ID, KEFAMENANU — Euforia dan haru menyelimuti warga Kawasan Transmigrasi Modern (KTM) Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pada Kamis (13/11/2025).
Setelah menanti selama 25 tahun, masyarakat transmigran akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka tempati sejak awal tahun 2000.
Penyerahan SHM ini menjadi lebih istimewa karena dilakukan langsung dalam kunjungan kerja tiga menteri Kabinet Merah Putih, sebuah momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya di TTU.
Rombongan dipimpin oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hadir pula Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.
Di hadapan warga, AHY menyampaikan bahwa total 1.800 sertifikat akan dibagikan kepada transmigran yang tinggal di SP1 dan SP2 Desa Ponu melalui mekanisme bertahap sesuai verifikasi data dan lokasi.
“Sejak tahun 2000 masyarakat mulai tinggal di sini, dan baru sekarang mereka mendapatkan sertifikat hak milik. Mereka menunggu 25 tahun,” ujar AHY.
Bagi masyarakat Ponu, yang mayoritas merupakan eks warga Timor Timur yang memilih tetap menjadi Warga Negara Indonesia, kehadiran SHM menjadi tonggak penting yang mengakhiri ketidakpastian lahan selama dua dekade lebih.
Ketiga menteri tiba di Bandara A. A. Bere Tallo Atambua pada siang hari menggunakan pesawat jet pribadi.
Mereka disambut langsung oleh Bupati TTU Yoseph Falentinus Delasalle Kebo dan Bupati Belu Willybrodus Lay.
Dalam perjalanan menuju Ponu, terjadi momen yang mencuri perhatian. Mobil dinas DH 1 TTU, yang sehari-hari dikendarai Bupati Falent Kebo, justru dikemudikan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah.
Di dalam mobil itu duduk empat pejabat sekaligus, termasuk Bupati TTU sendiri.
Adegan sederhana namun simbolis itu menjadi perbincangan warga dan menunjukkan kedekatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran sertifikat tanah dianggap sebagai pendorong kuat bagi pengembangan ekonomi keluarga.
Dengan status hak milik yang sah, warga kini bisa mengakses pembiayaan, meningkatkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Bupati TTU Yoseph Kebo mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan.
“Kehadiran tiga menteri menunjukkan bahwa suara masyarakat Ponu didengar. Ini menjadi dorongan moral bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja,” ujarnya.
Menurut Bupati Falent, penyerahan SHM merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak warga transmigran.
Selain agenda penyerahan SHM, Menko AHY juga meninjau kondisi dan progres pembangunan infrastruktur jalan desa, termasuk proyek jalan Ponu–Manumean.
Ia menegaskan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan guna mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah pusat dan pinggiran.
“Kami ingin memastikan bahwa program Presiden berjalan dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata AHY.
Penguatan infrastruktur, tambahnya, bukan hanya membuka konektivitas, tetapi juga memperluas akses ekonomi dan layanan publik bagi masyarakat di daerah perbatasan.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan dialog bersama warga transmigran, di mana masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan jalan, akses air, peningkatan layanan pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
Ketiga menteri memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi Kabupaten TTU dalam upaya pembangunan, terutama di kawasan transmigrasi yang dipandang memiliki potensi besar untuk berkembang.*
Alberto/Bernas
