Forkopimcam Suboh dan BKPH Panarukan Sosialisasikan Penutupan Lokasi Garapan Liar di Kawasan Hutan
BeritaNasional.id, SITUBONDO JATIM – Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan ekonomi tentunya juga harus mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial serta lingkungan selaras dengan prinsip kelola hutan lestari yang dicanangkan oleh Perum Perhutani
Bertempat di balai desa Gunung Putri Kecamatan Suboh – Situbondo Heru Nurahman Asper KBKPH Panarukan beserta segenap KRPH diwilayah nya melaksanakan sosialisasi penutupan lokasi garapan liar atau tanpa izin dari Perhutani oleh masyarakat desa sekitar hutan Jumat (1/12/23).
“Penertiban atau penutupan lahan garapan liar ini kami laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perhutani tetap mendukung dan akan memberikan kesempatan pada masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk bercocok tanam sejauh melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, kami persilahkan masyarakat untuk mengajukan kerjasama baik perorangan atau melalui lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang ada,” terang Heru
Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) Suboh, petani, LMDH, tokoh tokoh pemuda,tokoh masyarakat tersebut, Titin Murtinah Kepala Desa Gunung Putri menyampaikan terima kasih atas kehadiran sekaligus penjelasan dari petugas Perhutani sehubungan dengan penutupan garapan liar.
“Saya berharap masyarakat dapat menerima penjelasan dari petugas, kedepan saya pastikan pemerintah desa dan Forkopimcam Suboh akan mendukung agar seluruh pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat harus mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku, saya mohon untuk sementara waktu masyarakat dapat bersabar dan sesegera mungkin LMDH dapat menindaklanjuti dengan mengajukan usulan kerjasama pada Perhutani,” ucap Titin Murtinah.
Sementara Soekirno Wakil Administratur wilayah Kabupaten Situbondo melalui sambungan selularnya membenarkan penutupan garapan liar sudah sesuai dengan peraturan dan jika masyarakat masih membutuhkan lahan tersebut maka harus mengajukan permohonan kerjasama bagi hasil dengan konsekuensi tetap dilakukan perbaikan tanaman kehutan.
