Fraksi PKB Apresiasi Raihan WTP APBD 2024 dan Soroti Sejumlah Isu Strategis di Mamuju Tengah
BeritaNasional.MAMUJU TENGAH SULBAR —Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Hj.Nirmalasari Aras , yang digelar di gedung Paripurna DPRD Mamuju Tengah .Senin 23 Juni
Dalam penyampaiannya, Umar dari Fraksi PKB memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
“Capaian opini WTP ini merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Fraksi PKB mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik secara kolektif maupun individu,” ungkap juru bicara Fraksi PKB dalam sidang tersebut.
Meski demikian, Fraksi PKB menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan APBD. Fraksi menilai bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bukan hanya bentuk formalitas, namun harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kekurangan serta mempertahankan capaian yang telah diraih.
“Tugas pengawasan bukan sekadar mengoreksi, tetapi memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap dalam koridor yang diharapkan masyarakat. Semua catatan dan saran dari Fraksi PKB bukanlah untuk kepentingan politis, melainkan demi kebaikan dan kemajuan bersama,” tegasnya.
Soroti Sejumlah Masalah dan Beri Masukan untuk Tahun Berikutnya
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB juga menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting untuk pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain:
1. Perlunya pembangunan kantor permanen (paten) untuk OPD yang hingga kini masih menyewa kantor, dengan mempertimbangkan efisiensi dan standar harga sewa.
2. Perhatian serius terhadap dampak lingkungan dari perkebunan sawit dan alih fungsi lahan yang dapat berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat.
3. Usulan pembangunan rumah ibadah yang belum terakomodir dalam pokok pikiran tahun 2025 agar diprioritaskan.
4. Percepatan penanganan masalah agraria dan tanah yang masih menjadi keluhan masyarakat.
5. Hasil reses tahun 2025 harus benar-benar diakomodir dalam perencanaan program 2026, dan tidak dianggap sekadar formalitas.
6. Evaluasi pengelolaan lampu jalan yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan agar lebih maksimal dan merata.
7. Percepatan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku, demi keberlangsungan pemerintahan yang stabil.
8. Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 secara transparan dan partisipatif.
9. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, terutama perkebunan sawit, serta menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Mendorong Pemerintahan yang Lebih Progresif dan Responsif
Melalui pandangan ini, Fraksi PKB juga menegaskan komitmennya untuk terus konsisten dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Fraksi juga membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami berharap seluruh masukan ini menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan ke depan lebih terarah, efisien, dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah,” tutupnya. (Yn)
