Gandeng Perangkat Desa, BPJS Kesehatan Banyuwangi Perkuat Informasi Kepesertaan JKN di Situbondo
BeritaNasional.id, SITUBONDO – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi menggandeng perangkat desa untuk memperkuat penyebarluasan informasi status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Situbondo. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Asembagus, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo, serta perangkat desa se-Kecamatan Asembagus.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai pentingnya pemutakhiran data kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Menurut dia, pemutakhiran data diperlukan agar bantuan iuran benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berhak.
“Pemerintah saat ini terus melakukan pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan peserta PBI JK. Proses tersebut berdampak pada penonaktifan sementara sebagian peserta, sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan masyarakat yang layak kembali terdaftar dan mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Masrur.
Ia menegaskan, pada prinsipnya seluruh masyarakat Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan agar tidak terbebani biaya saat membutuhkan layanan medis. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai krusial dalam menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu.
Masrur juga mengimbau perangkat desa memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan warga secara mandiri dan cepat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih akurat.
Sementara itu, Camat Asembagus Faishol Afandi menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap terlindungi melalui Program JKN.
Ia menilai perangkat desa memiliki peran strategis dalam proses pendataan dan pengusulan warga yang memenuhi kriteria PBI.
“Kabupaten Situbondo juga memiliki program daerah sebagai pelengkap PBI JK untuk mengakomodasi warga yang belum tercover bantuan pusat melalui Program Berantas. Program ini diharapkan mampu menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” kata Faishol.
Salah satu peserta sosialisasi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Arjasa, Intifanus Samsussuro, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Ia kini lebih memahami prosedur reaktivasi peserta PBI JK maupun alur bantuan dari pemerintah daerah.
Menurut dia, sosialisasi ini penting agar perangkat desa tidak keliru dalam memberikan informasi terkait status kepesertaan dan mekanisme pengurusan JKN.
“Saya sering menginformasikan kepada warga tentang manfaat BPJS Kesehatan. Saya dan keluarga juga pernah menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat, tidak ada kendala, bahkan cukup menggunakan KTP saat berobat saja sudah bisa,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Situbondo.
