tasikmalaya

Gangguan Teknis Dua Aplikasi Hambat Pencairan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya

 

Beritanasional.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Proses pencairan Dana Desa tahap kedua di Kabupaten Tasikmalaya mengalami hambatan serius akibat gangguan teknis pada dua sistem digital milik pemerintah, yakni Sistem Keuangan Desa (Siskedes) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Akibatnya, ratusan desa belum menerima dana yang seharusnya sudah cair sejak awal Oktober.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman, mengungkapkan bahwa kedua aplikasi tersebut memiliki peran krusial dan saling terintegrasi dalam proses pencairan Dana Desa. Ketika salah satu mengalami gangguan, apalagi keduanya, maka seluruh proses pencairan otomatis terhenti.

“Siskedes itu aplikasi buatan pemerintah daerah berdasarkan rujukan dari BPKP. Setelah lolos dari Siskedes, data masuk ke OMSPAM yang dikelola Kementerian Keuangan. Kalau salah satu error, proses pencairan jadi sangat terhambat,” ujar Asep saat ditemui awak media, Senin (21/10/2025).

Gangguan teknis ini telah berlangsung lebih dari dua minggu. Meski ada upaya perbaikan dari pihak terkait, hingga kini belum ada kepastian kapan sistem OMSPAM akan kembali normal dan dapat memproses pencairan secara menyeluruh.

“Kami masih menunggu kabar soal perbaikan kedua aplikasi tersebut,” tambah Asep.

Ratusan Desa Belum Terima Dana
Dari total 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, baru sekitar 160 desa yang datanya sempat masuk ke sistem sebelum gangguan terjadi. Namun, hanya sekitar 100 desa yang benar-benar telah menerima dana tahap kedua.

“Sisanya masih tertahan karena sistemnya error. Jadi belum bisa diproses lebih lanjut,” jelas Asep.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat desa, terutama bagi pemerintah desa yang telah merancang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan jadwal pencairan dana.

Bantuan Provinsi Ikut Tertunda
Selain Dana Desa, pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov) juga belum terealisasi. Menurut Asep, pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi dan berharap pencairan Banprov dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami berharap semua proses bisa segera selesai agar dana bisa dimanfaatkan oleh setiap desa sesuai peruntukannya,” tutupnya.

Laporan: Chandra Foetra S

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button