BeritaNasional.ID, Kota Gorontalo – Hingga akhir November 2023, total pembayaran manfaat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo sebesar Rp.140,952,677,935 yang terbagi atas Jaminan Kecelakaan Kerja untuk 325 kasus sebesar Rp.2,986,630,255, Jaminan Hari Tua untuk 7.728 tenaga kerja sebesar Rp.90,814,446,310, Jaminan Pensiun untuk 145 tenaga kerja sebesar Rp.1,763,581,200, Jaminan Kematian untuk 1.168 kasus sebesar Rp.43,711,000,000 serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk 151 tenaga kerja sebesar Rp.166,020,170. Sementara pembayaran manfaat untuk Anak Penerima Beasiswa sebesar Rp.1,511,000,000.
Jumlah pembayaran manfaat ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir November 2023 yang hanya sebesar Rp.78,222,768,074.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Widhi Astri Aprilia Nia dalam paparannya pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 di Wilayah Provinsi Gorontalo yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mewakili Penjabat Gubernur dan dihadiri oleh Kepala Wilayah Pengawasan dan Pemeriksaan Sulawesi Maluku, Alias AM, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, Sekda Kabupaten Bone Bolango serta para perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan itu juga Widhi mengungkapkan bahwa untuk total coverage atau perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo hingga November 2023 sebanyak 8.385 peserta atau sebesar 61,73% dengan segmentasi peserta yaitu Non ASN sebanyak 3.283 dibayarkan Melalui APBD dan KORPRI 5.102 peserta yang dibayarkan melalui wadah KORPRI.
Selanjutnya untuk Kota Gorontalo total perlindungan sebanyak 24.224 atau 68,52% dengan segmentasi peserta NON ASN/TPKD 2.717, Perangkat RT/RW 499, Pegawai Keagamaan 669, Pekerja Rentan 10.000, Pekerja UMKM 6.660. Semuanya dibayarkan melalui APBD kecuali KORPRI 3.679 yang dibayarkan melalui wadah KORPRI.
Berikutnya, Kabupaten Gorontalo total coverage sebanyak 26.451 peserta atau 73,95% dengan segmentasi NON ASN 3.795 dan Perangkat Desa 2.015 serta BPD 1.210 yang dibayarkan melalui APBD. Untuk Pekerja Rentan (Petani) 14.767 Sesuai SE Bupati No: 520/Distan-Sek/737/V/2023 sedangkan KORPRI 4.664 dibayarkan melalui Wadah KORPRI.
Jumlah perlindungan paling sedikit berada di Kabupaten Gorontalo Utara yakni baru sebanyak 1.938 peserta atau 37,70% dengan segmentasi NON ASN 1.190 dan Perangkat Desa 291 yang dibayarkan secara mandiri serta KORPRI 457 yang dibayarkan melalui wadah KORPRI.
Kabupaten Bone Bolango menjadi yang tertinggi total perlindungan yaitu sebanyak 37.756 atau 72,18% dengan segmentasi NON ASN 3.390 dibayarkan melalui APBD, Perangkat Desa 1.444 dibayarkan melalui APBDesa, Pekerja Rentan Pemda 20.000 dibayarkan melalui APBD, Pekerja Rentan Desa 9.401 dibayarkan melalui Dana Desa dan KORPRI 3.521 dibayarkan melalui wadah KORPRI.
Untuk Kabupaten Pohuwato sendiri total perlindungan sebanyak 7.397 atau 42,20% dengan segmentasi NON ASN 2.463, Perangkat Desa 66, Pekerja Rentan 234 yang semuanya dibayarkan melalui APBD. Berikutnya Pekerja Rentan (Petani) 584
Sesuai SE Bupati No. B-100.3.4/Distan-Phwt/1274/IX/2023 serta KORPRI 4.050 dibayarkan melalui wadah KORPRI.
Terakhir untuk Kabupaten Boalemo sebanyak 9.619 atau 43,32% dengan segmentasi NON ASN 2.846 dan Perangkat Desa 1.033 yang dibayarkan Melalui APBD. Lalu Pekerja Rentan (Petani) 3.977
Sesuai SE No. 338/Distan/401/V/2023. Untuk KORPRI 1.763 yang dibayarkan melalui Wadah KORPRI.
Selain itu, untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu, untuk badan adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 4.929 yang terbagi atas Kabupaten Gorontalo 1.383, Kota Gorontalo 236, Bone Bolango 1.168, Gorontalo Utara 826, Boalemo 562 dan Pohuwato 754. Semuanya dibayarkan secara mandiri.
Berbeda dengan KPU, untuk Bawaslu baru Kabupaten Boalemo yang masuk perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) sebanyak 152 peserta yang dibayarkan secara mandiri. (Noka)
