HMI Polman dan DPRD Sepakati Pengawasan Bersama SPBU dan Pangkalan LPG
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II terkait polemik kelangkaan dan distribusi BBM bersubsidi serta LPG 3 kilogram di Kabupaten Polman.
Aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Polman, Selasa (6/10/2026), itu diikuti sekitar 10 orang massa aksi dan dikoordinatori Deby Akbar Thamrin.
HMI menilai persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kg belum kunjung tuntas meski sebelumnya telah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait pada 15 September 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja Satgas BBM, termasuk penerapan Surat Edaran Bupati Polman Nomor 100.3.4.2/29/2026 tentang penjualan BBM di SPBU.
HMI juga meminta pemerintah membuka data kuota dan realisasi distribusi BBM bersubsidi, menertibkan pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi, serta mengusut sumber pasokan BBM yang beredar di tingkat pengecer.
Untuk LPG 3 kg, HMI mendesak pemerintah mengusut kelangkaan dan tingginya harga di masyarakat serta mengevaluasi seluruh rantai distribusi, mulai dari agen hingga pangkalan.
Koordinator aksi, Deby Akbar Thamrin, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU, tetapi berkaitan dengan tata kelola distribusi dan efektivitas pengawasan.
“Kelangkaan BBM bersubsidi di Polman bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU, melainkan persoalan tata kelola distribusi, efektivitas pengawasan dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya dalam manifesto aksi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kuota BBM bersubsidi yang diterima Polman, realisasi penyaluran, hingga mekanisme distribusinya.
HMI juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang dinilai menjual dengan harga tidak wajar. Mereka meminta pemerintah menelusuri sumber pasokan BBM yang masuk ke pengecer.
“Subsidi bukan ladang bisnis. Subsidi untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan,” tegas HMI.
Dalam aksi tersebut, massa sempat menutup pintu gedung DPRD Polman dan menolak ajakan untuk melakukan sidak bersama ke SPBU Pekkabata.
Massa kemudian berupaya masuk ke ruang Ketua DPRD Polman. Situasi akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Polman Fahri Fadly bersama Wakil Ketua II DPRD H. Amiruddin menemui massa dan mengajak mereka mengikuti audiensi di ruang aspirasi.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Polman Amir, Asisten II Pemkab Polman Andi Masri Masdar, Kepala Disperindagkop dan UMKM Polman Agusnia Hasan Sulur, Kasat Intelkam Polres Polman Iptu Haspar, serta Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi.
Dalam audiensi, massa HMI menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya pangkalan LPG 3 kg di wilayah Pinrang yang melayani pembelian dari luar daerah, termasuk dari Polman, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga tinggi.
HMI meminta pemerintah menindak tegas pangkalan yang diduga melakukan praktik tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Disperindagkop dan UMKM Polman Agusnia Hasan Sulur mengatakan Satgas BBM telah dibentuk dan melakukan pemantauan terhadap SPBU maupun pangkalan.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM dan LPG 3 kg juga dipengaruhi adanya pengurangan kuota pada tahun ini.
“Memang tahun ini BBM dan gas elpiji tabung 3 kg terdapat pengurangan kuota. Ini bukan hanya untuk Polman, tetapi seluruh Indonesia,” ujarnya.
Agusnia mengakui penerapan SE Bupati pada awalnya berjalan cukup baik. Namun, belakangan kembali muncul kelangkaan yang diduga dipengaruhi maraknya pelansir baru.
Pemerintah, kata dia, akan kembali melakukan koordinasi untuk menentukan langkah antisipasi, termasuk mendata pengecer yang memiliki stok dalam jumlah besar dan menjual dengan harga tinggi.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly mengatakan penyelesaian persoalan BBM membutuhkan kerja sama dan kesabaran seluruh pihak.
Ia menilai persoalan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan kurangnya pasokan, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau menurut saya, ini bukan soal kurangnya pasokan tetapi tidak tepatnya sasaran dari BBM ini,” kata Fahri.
Dari sisi penegakan hukum, Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi mengatakan pihaknya telah menemukan indikasi penggunaan barcode secara berulang pada transaksi BBM di SPBU.
Polisi telah meminta data penggunaan barcode tersebut melalui Dinas Perindagkop dan UMKM Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami sudah melakukan pengawasan secara rutin di semua SPBU. Jika adik-adik ingin turut atau menyaksikan, kami persilakan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut akhirnya disepakati bahwa Satgas BBM akan melibatkan perwakilan massa aksi dalam kegiatan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU maupun pangkalan.
Aksi HMI Cabang Polman jilid II tersebut berakhir sekitar pukul 16.10 WITA dalam keadaan aman dan massa membubarkan diri secara tertib.
