BeritaNasional.ID — Seiring dengan laju transformasi digital nasional, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam adopsi teknologi keuangan, khususnya dalam sistem pembayaran digital. Layanan seperti QRIS, dompet digital, hingga mobile banking telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi sehari-hari, dari belanja kebutuhan pokok hingga membayar parkir.
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital payment sepanjang tahun 2024 mencapai lebih dari USD 400 miliar, meningkat 19% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tentu menjadi indikator positif. Namun, di balik angka yang menjanjikan tersebut, terdapat tantangan serius yang kerap terabaikan: apakah pengguna akan terus menggunakan layanan ini secara konsisten dan berkelanjutan?
Ancaman Digital dan Risiko Pengabaian
Meskipun secara statistik pengguna digital payment terus bertambah, tingkat keberlanjutan penggunaannya belum sekuat itu. Studi GSMA tahun 2025 mengungkap bahwa lebih dari 60% pengguna menyatakan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi mereka, dan hampir 75% siap berpindah ke penyedia lain yang menawarkan perlindungan lebih baik. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar.
Sejak akhir 2024 hingga Agustus 2025, tercatat kerugian akibat penipuan digital dan keuangan ilegal di Indonesia mencapai Rp 4,6 triliun. Ini bukan hanya mengikis kepercayaan publik, tetapi juga mengancam masa depan ekosistem pembayaran digital itu sendiri.
Lebih dari Sekadar Teknologi
Sistem pembayaran digital bukan hanya soal fitur teknologi atau desain aplikasi. Keberlanjutan penggunaan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan pemahaman pengguna itu sendiri.
Riset yang kami lakukan menemukan bahwa literasi keuangan digital (digital financial literacy) dan perilaku keamanan online (online security behaviour) memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pengguna untuk tetap menggunakan layanan digital payment.
Pengguna yang mampu mengenali risiko digital, melindungi data pribadi, serta memahami cara kerja sistem pembayaran digital, cenderung lebih percaya diri dan loyal terhadap layanan yang mereka gunakan.
Sebaliknya, ketidaktahuan dapat membuat pengguna rentan, mudah terjebak penipuan, dan akhirnya memilih kembali ke transaksi tunai yang dianggap lebih aman.
Keberlanjutan layanan Digital Payment merupakan Tanggung Jawab Bersama
Keberlanjutan layanan digital payment tidak bisa dibebankan hanya pada pengguna. Penyedia layanan digital, regulator, dan institusi pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem yang tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga inklusif secara literasi.
Industri perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi, membangun fitur keamanan yang mudah dipahami, dan menyampaikan kebijakan perlindungan konsumen secara transparan.
Sementara pemerintah dan regulator seperti Bank Indonesia dan OJK perlu mendorong kerangka kebijakan yang mendukung peningkatan literasi digital secara menyeluruh, mulai dari sekolah hingga komunitas.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun untuk mencapainya, membangun kepercayaan digital adalah fondasi utamanya. Teknologi yang canggih tidak akan berarti tanpa pengguna yang merasa aman dan paham bagaimana menggunakannya secara bijak.
Masa depan digital payment bukan hanya tentang berapa banyak yang mengunduh aplikasinya hari ini, tetapi tentang berapa banyak yang akan tetap menggunakannya secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.
*) Biodata Penulis :
Nama : Verni Juita
Profesi : Dosen FEB Universitas Andalas
E-mail : vjuita@eb.unand.ac.id
