Ketua APPMBGI Abdul Rivai Ras :Tragedi Kalibaru Jadi Alarm Keras untuk Tata Kelola MBG
BeritaNasional. ID. JAKARTA–Peristiwa kecelakaan mobil pengangkut makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di area SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, menjadi alarm keras bagi penyelenggara program nasional tersebut.
Insiden yang melibatkan puluhan siswa itu dinilai menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola dan pengawasan operasional.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa keselamatan anak adalah tanggung jawab mutlak seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebut insiden tersebut sebagai “peringatan keras” yang menuntut evaluasi total.
“Program MBG adalah investasi besar untuk tumbuh kembang anak Indonesia. Karena itu, aspek keselamatan tidak boleh diabaikan, sekecil apa pun risikonya,” ujar Rivai dalam pernyataan tertulis.
Rivai memberi perhatian khusus pada temuan awal yang menunjukkan bahwa sopir yang mengoperasikan kendaraan pada hari kejadian bukan pengemudi tetap. Menurutnya, hal ini mengindikasikan lemahnya sistem verifikasi personel yang bertugas di lapangan.
“Distribusi makanan ke lingkungan sekolah membutuhkan standar keamanan yang lebih tinggi dibanding pengiriman logistik biasa. Setiap sopir wajib terdaftar, terlatih, dan diverifikasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penggunaan sopir pengganti yang tidak berada dalam daftar resmi tidak boleh terulang kembali dalam kondisi apa pun.
Insiden Kalibaru, tambah Rivai, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh dari sisi produksi hingga distribusi makanan. Ia mengingatkan bahwa beberapa kasus keracunan di masa lalu menyingkap masalah kepatuhan terhadap SOP di sebagian dapur penyedia.
“Standar sudah jelas. Yang sering lemah adalah kepatuhan pelaksana. Disiplin dalam mengikuti SOP adalah kunci,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah serta mitra pelaksana memperketat audit dapur, inspeksi mendadak, pengawasan kebersihan, serta kontrol kualitas bahan pangan.
Rivai mengingatkan bahwa operasional berskala nasional seperti MBG harus memperhitungkan seluruh risiko, termasuk kemungkinan gangguan dari pihak tak bertanggung jawab.
“Human error bukan satu-satunya ancaman. Kita juga harus menyiapkan sistem untuk menghadapi potensi intervensi atau sabotase,” katanya.
Ia mengusulkan penggunaan teknologi tambahan, seperti kamera dasbor pada seluruh kendaraan distribusi, sensor pemantau keamanan, serta sistem verifikasi digital untuk seluruh petugas.
APPMBGI juga menilai perlunya penegakan sanksi yang konsisten bagi mitra pelaksana yang melanggar SOP. Mulai dari teguran, sanksi administratif, penahanan pembayaran, hingga pemutusan kontrak.
“Integritas mitra adalah fondasi keberhasilan MBG. Pelanggaran SOP berarti mempertaruhkan keselamatan anak,” ujar Rivai.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga lapangan melalui pelatihan rutin bagi pengelola dapur, koki, pengawas, dan pengemudi.
Rivai berharap kejadian di SDN Kalibaru 01 menjadi titik balik untuk membangun tata kelola MBG yang lebih presisi dan berbasis data. Sistem pemantauan real-time, menurutnya, diperlukan untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal.
“Keamanan anak adalah prioritas utama dan tidak boleh dinegosiasikan,” ungkap Rivai.
Di penghujung pernyataannya, Rivai menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang tidak boleh kehilangan dukungan masyarakat.
“Tragedi ini harus menjadi koreksi bersama, bukan alasan untuk meragukan program. Dengan tata kelola yang lebih disiplin, kepercayaan publik akan pulih,” tutupnya. (Wahyuni)
