Ketua LMPP Pesawaran: Posisi Polri di Bawah Presiden Penting untuk Menjaga Akuntabilitas
BERITANASIONAL.ID, PESAWARAN – Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Pesawaran, Deni Johanis Lukman, menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan kelembagaan yang relevan dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum.
Deni menyampaikan pandangan tersebut merespons penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan bahwa posisi Polri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Menurut Deni, struktur pertanggungjawaban Polri kepada Presiden tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kejelasan komando dalam sistem pemerintahan. Kejelasan tersebut dinilainya berperan penting dalam memastikan kebijakan keamanan nasional dapat dijalankan secara konsisten.
“Dalam konteks ketatanegaraan, Polri memang dirancang untuk bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini memberikan kejelasan arah kebijakan sekaligus mekanisme pertanggungjawaban,” kata Deni, Minggu (1/2/2026).
Ia berpandangan bahwa wacana perubahan posisi Polri perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak institusional maupun implikasinya terhadap pelayanan keamanan publik. Menurutnya, perubahan struktur tanpa kajian komprehensif berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Penegakan hukum membutuhkan kepastian struktur. Jika itu terganggu, maka efektivitas kerja di lapangan juga bisa terdampak,” ujarnya.
Deni menambahkan, di tingkat daerah, Polri memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat. Karena itu, ia menilai penguatan institusi kepolisian seharusnya difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.
Ia juga menyoroti sikap Kapolri yang memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan DPR RI sebagai bagian dari praktik akuntabilitas institusi negara dalam sistem demokrasi.
“Penjelasan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan Polri terhadap pengawasan politik, yang justru penting dalam menjaga kepercayaan publik,” kata dia.
Lebih jauh, Deni berharap reformasi internal Polri terus berjalan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendekatan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden tidak menutup ruang evaluasi dan kritik. Sebaliknya, kritik diperlukan sebagai instrumen kontrol agar Polri tetap berada pada jalur profesionalisme.
“Penguatan institusi harus dibarengi dengan kontrol publik. Itu bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.
Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, Deni mengajak masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan menghormati tatanan kelembagaan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. (*)
