Kisruh Soal Penyaluran BAPANG di Desa Curah Kalak, DPRD Situbondo Turun Langsung Temui Warga
BeritaNasional.id, SITUBONDO JATIM – Penyaluran Bantuan Sosial Bahan Pangan (Bapang) di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, menjadi sorotan setelah dugaan penyalahgunaan viral di media sosial. Untuk merespons keresahan masyarakat, Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Desa Curah Kalak. Sabtu (7/12/2024).
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Faisol, sidak tersebut turut melibatkan anggota dewan lainnya, termasuk Siti Maria Ulfa, SH; Supoyo, SH; Rachmad, SH, M.Hum; dan Nuril Hashina, SH. Dalam pertemuan itu, mereka meminta penjelasan dari pemerintah desa terkait transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.
Kepala Desa Curah Kalak, Matnaji, mengungkapkan bahwa 192 penerima manfaat tersebar di empat dusun. Ia menegaskan bahwa pihak desa telah berupaya menyalurkan bantuan sesuai data. Namun, Matnaji mengakui adanya sejumlah kekeliruan, terutama dalam distribusi undangan bagi penerima bantuan.
“Surat undangan seharusnya diterima warga sebelum realisasi bantuan. Namun, akibat kelalaian petugas, beberapa undangan terlambat disampaikan,” ujar Matnaji.
Ia juga membantah rumor bahwa masalah ini terkait dengan rivalitas politik pasca-pilkada. “Pemilihan sudah usai, kita harus bersatu mendukung pembangunan Situbondo,” tambahnya.
Setelah investigasi, Komisi IV DPRD menemukan lima undangan yang belum sampai ke warga. Faisol menyoroti keteledoran petugas desa sebagai penyebab utama. Meski undangan dari PT Pos Indonesia diganti menggunakan surat berkop desa, nama penerima tetap tidak berubah.
“Temuan ini akan menjadi catatan penting kami. Penyaluran bantuan harus bebas dari kepentingan politik dan dilakukan transparan. Jika ada kepala desa bermain-main, kami tidak segan membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegas Faisol.
Camat Jangkar, Wira Mukti, S.STP., M.Si., turut hadir dalam sidak dan dengan rendah hati meminta maaf atas kejadian yang telah mencoreng nama baik wilayahnya.
“Ini masalah sepele, tetapi dampaknya besar. Saya meminta seluruh kepala desa di Kecamatan Jangkar untuk lebih teliti. Jangan sampai kelalaian seperti ini terulang,” ujar Wira Mukti.
Salah satu kepala dusun juga menjadi sorotan setelah dituding tidak memberikan undangan tepat waktu dan menyampaikan pernyataan yang dianggap melecehkan warga. Namun, ia membantah keras tuduhan tersebut.
“Saya tidak pernah mengatakan hal yang bernada melecehkan. Isu ini mungkin hanya salah paham,” katanya. Kepala dusun juga menjelaskan bahwa undangan baru dapat disampaikan pada malam hari karena keterbatasan waktu.
DPRD Situbondo menegaskan komitmen untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai aturan. Sidak ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Warga diimbau untuk tetap solid mendukung pembangunan desa dan tidak terpengaruh isu politik yang memecah belah. Sidak ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar penyaluran bantuan di Situbondo semakin baik di masa depan.
