BeritaNasional.ID, Makassar – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kwmenterian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Sri Yuliani, bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Jean Henry Patu serta Operator Target Kinerja sambangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait Teknis Layanan AHU, Rabu (08/07/2020).
Sri Yuliani bersama Tim disambut oleh Sekretaris Ditjen AHU, Mohamad Alimsyah. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait prasarana layanan AHU di Wilayah dan upaya mengakselerasikan layanan terutama terkait Pemilik Manfaat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Beneficial Ownership (BO).
Mohamad Aliamsyah mengatakan sarana dan prasarana terutama TI memang sangat vital untuk peningkatan layanan apalagi di era new normal seperti sekarang. “Kemudian terkait BO, dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang, maka yang dilakukan adalah penguatan baik internal kementerian juga eksternal kementerian. Sarana digital untuk pemanfaatan basis data baik pusat maupun di wilayah harus ditingkatkan termasuk provinsi Sulawesi Selatan, itu kuncinya,”Ungkap Aliamsyah.
Sementara itu, Dani selaku Kasubag Evaluasi dan Laporan mengatakan bahwa kanwil dalam periode persiapan pelaporan B09 sebaiknya disamping melakukan koordinasi dengan pusat, juga memperkuatbkoordinasi dengan instansi terkait lainnnya agar dapat melakukan evaluasi dan laporan program yang lebih baik.
Turut hadir Kepala Sub Bagian Anggaran Ditjen Ahu, Fajar menambahkan bahwa Kanwil sebaiknya melakukan langkah-langkah terkait penguatan koordinasi antar kelembagaan di daerah agar penguatan data base pemilik manfaat, pengawasan dan pemanfaatan BO sebagaimana yang diamanahkan oleh pusat dapat dilaksanakan. (*)
