LKBH MP Minta Kejari Panggil P2SP TK Pembina Desa Taman Krocok
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih (LKBH MP) akan melaporkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Pembina Desa/Kecamatan Taman Krocok kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Aharoji mengatakan, P2SP merupakan kelompok atau badan dari unsur masyarakat setempat/warga local, seperti orang tua siswa, Komite Sekolah, dan Tokoh Masyarakat untuk melaksanakan bangunan fisik bantuan pemerintah.
“Tugas dan tanggung jawab P2SP adalah menyusun dokumen perencanaan dan tehknis kebutuhan bangunan, mengelola proses pembelanjaan material kebutuhan fisik, dan mengawasi pelaksaan proyek pembangunan gedung TK Pembina,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil temuan Tim LKBH MP dilapangan dan laporan dari masyarakat setempat bahwa, P2SP TK Pembina telah melanggar UU (K3) tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan UU Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Disamping itu, P2SP TK Pembina Desa Taman Krocok melanggar Intruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2025 yang mengatur secara spesifik tentang 18 poin Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah.
Dalam membangun gedung, P2SP tidak melakukan swakelola sebagaimana yang diatur dalam regulasi. P2SP tidak melibatkan warga setempat. Seluruh tukang dan pekerja didatangkan dari luar Desa Taman Krocok. Salah satunya dari Desa Bataan dan Tamanan.
“Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati ), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) seluruh Indonesia diperintahkan untuk mengawal Pembangunan Streagis (PPS), termasuk pelaksanaan Program Proyek Reviliatasi Sekolah,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, kami meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, untuk segera memanggil P2SP TK Pembina Desa Taman Krocok untuk dimintai keterangan. (Bernas/Syamsul Arifin)
