Mahasiswa GMNI Probolinggo Gelar Aksi di Balai Kota, Soroti Kenaikan BBM hingga Transparansi Program Pemerintah
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Marhaenis Probolinggo Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Senin (29/6/2026) sore. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari persoalan kenaikan harga BBM, pengangguran, pelaksanaan program pemerintah, hingga transparansi anggaran daerah.
Aksi yang diikuti sekitar delapan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Probolinggo itu dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Massa terlebih dahulu berkumpul di kawasan Meteor, Jalan Panglima Sudirman, sebelum melakukan long march menuju Kantor Pemkot Probolinggo di Jalan Suroyo.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa membentangkan sejumlah poster bertuliskan kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, di antaranya “Negara Kaya Tapi Sulit Kerja, Ada yang Salah”, “Bangkit Bersatu Lawan Pengangguran”, serta “Kalau Kebutuhan Dasar Seperti BBM Makin Mahal, Bagaimana Rakyat Bisa Bertahan”.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Jaluh bersama Bima Ahmad Setyawan menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menilai kenaikan harga BBM semakin membebani masyarakat. Massa juga mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran serta mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam program tersebut.
Selain itu, mahasiswa menilai berbagai program pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja baru dan masih tingginya angka pengangguran menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian.
Sekitar pukul 16.05 WIB, perwakilan massa diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyerahkan manifesto berisi sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat, membentuk panitia khusus untuk mengawasi pelaksanaan program daerah, serta memastikan penganggaran lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
Mereka juga mendesak pemerintah meningkatkan transparansi anggaran, mempercepat penanganan banjir melalui penyusunan masterplan drainase, menjamin keterbukaan informasi publik, serta meminta evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib dan damai. Ia mengatakan DPRD akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat, mengingat sebagian tuntutan, seperti kebijakan BBM, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak secara nasional. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot Probolinggo telah menyalurkan berbagai bantuan sosial serta menggelar pasar murah untuk membantu meringankan beban masyarakat.
Terkait SPPG, Budiono menyebut saat ini terdapat 26 titik SPPG di Kota Probolinggo, dengan lima di antaranya masih dalam proses melengkapi persyaratan teknis, khususnya terkait IPAL. Pemerintah Kota telah membentuk tim pengawasan untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar operasional yang berlaku.
Mengenai persoalan pengangguran, Pemkot mengaku terus berupaya menekan angka pengangguran melalui penyelenggaraan bursa kerja, pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), serta memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Pemerintah juga mengakui masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan sekolah dengan kebutuhan dunia kerja sehingga diperlukan penguatan program link and match.
Selain itu, Pemkot menyatakan terus melakukan perbaikan sistem drainase, normalisasi saluran air, dan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah Kota Probolinggo.
Setelah dialog berlangsung sekitar satu jam, aksi unjuk rasa berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif pada pukul 17.00 WIB.
