BeritaNasional.ID, BONDOW OSO JATIM – Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Masturi mengaku tidak melakukan tindakan Pungutan liar atau Pungli serta pengaturan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) SD yang bersumber dari APBN.
Hal itu disampaikan Masturi ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan Pungli pada rekanan yang mendapat pengerjaan bangunan tersebut. “Nggak ada pengaturan untuk mendapatkan proyek dan Pungli,” jelas Masturi.
Bahkan Masturi mengaku siap dikonfrontir denga rekanan yang mengaku dipungli. Bukan hanya itu, Masturi juga siap seandainya ada pihak yang mau melaporkan pada Aparat Penegak Hukum (APH).
Untuk diketahui, pada tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendapat Proyek DAK untuk rehabilitasi SD sebanyak 20 unit. Kemudian berhembus kabar, oknom Kabid TK/SD meminta sukses fee sebesar Rp 20 hingga Rp 25 juta.
Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, Sumitrohadi, SH, Ketua Forum Peduli Masyarakat (FPM) bersama Tim melakukan investigasi ke lokasi bangunan di Desa Kabuaran Kecamatan Grujugan.
“Saya bersama tim melakukan investigasi ke UPTD SPF SDN Kabuaran 1 Kecamatan Grujugan. Lembaga ini mendapat proyek Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas. Dengan No. SPK 1.01.02.201.0051/05/PPK-Rhb 4/1.01.0.00.0.00.01.0000/2024,” jelasnya.
Nilai anggarannya, kata Mitro, Rp 198.300.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024. “Saya tidak mengetahui apakah dalam penegrjaan proyek tersebut ada Pungli atau tidak,” jelasnya.
Namun, kalau dilihat dari cara pengerjaannya sangat memprihatinkan. Yang diganti hanya plafon atapnya saja, tapi gedung penyanggahnya tetap menggunakan bangunan yang lama. Ini sangat berbahaya.
“Saya katakan berbahaya, karena jika terjadi bencana alam pada saat Proses Belajar Mengajar (PBM), misalnya angin putting beliung dan gedung penyanggahnya tidak kuat dan roboh, maka akan sangat membahayakan murid dan guru,” jelasnya. (Syamsul Arifin/Bernas)
