BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Alun-alun Ki Bagus Asra adalah simbul ibu kota Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, wajahnya harus menyenangkan siapa saja yang melihatnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, S.Sos mengatakan, penataan alun-alun harus dilakukan secara kolaboratif. Artinya, Pemerintah harus melibatkan semua pihak.
“Alun-alun bukan hanya milik Pemkab saja, tapi milik seluruh warga Bondowoso. Karena alun-alun merupakan symbol Bondowoso secara komprehensip. Oleh karena itu, penataannya harus bersifat kolaboratif,” jelasnya.
Alun-alun, lanjutnya, merupakan etalase pertama yang dilihat masyarakat, baik oleh warga Bondowoso maupun orang luar saat meintas di Kota Bondowoso. Membenahi alun-alun tidak bisa dilakukan secara instan, hanya dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa memberikan solusi.
Kondisi alun-alun harus asri, rindang, tanpa harus menghilangkan kearifan local atau identitas Bondowoso sebagai Kota Tape. Perlu diingat, alun-alun Bondowoso adalah yang terluas di Jawa Timur, sehingga penataannya membutuhkan anggaran besar.
Ditengah-tengah program efisiensi oleh Presiden Prabowo, bukan berarti penataan alun-alun tidak bisa dijalankan. Bupati harus punya inovatif cerdas mencari solusi, misalkan menggandeng pihak ketiga.
“Alun-alun dan UMKM jangan dipertentangkan, tapi diintegarasikan. Ini membutuhkan inovasi high class dari seorang leader. Dan ini merupakan tantangan bagi Bupati untuk membuktikan kehandalannya,” kata Sinung, sapaannya.
Sebab, lanjutnya, penikmat keasrian alun-alun pasti membutuhkan kuliner, mulai dari kebutuhan secangkir kopi/cemilan ketika bercengkrama dengan teman atau keluarga, maupun kebutuhan makan saat sudah lapar,” jelasnya.
Sinung mencontohkan Ngawi dan Ponorogo. Kedua daerah ini berhasil menata alun-alun dengan tetap membiarkan UMKM berjualan. Dengan catatan ada peraturan tertulis plus sanksi, UMKM harus menjaga keindahan alun-alun. (Syamsul Arifin/Bernas)
