BERITANASIONAL.ID – Hak kepegawaian tidak boleh terabaikan hanya karena lemahnya pendataan atau berbelitnya administrasi. Untuk memastikan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan haknya sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meluncurkan Pengelolaan Layanan Kepegawaian Terpadu Aparatur Sipil Negara (PAKET ASN).
Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemantauan berbagai hak pegawai, mulai dari kenaikan gaji berkala hingga pengusulan tanda kehormatan Satyalancana, agar prosesnya lebih tertib, terukur, dan tepat waktu.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan PAKET ASN membantu petugas kepegawaian di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengetahui hak-hak pegawai sekaligus memantau persyaratan, tahapan pengurusan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan.
“Melalui sistem ini, teman-teman kepegawaian di masing-masing OPD bisa mengetahui apa yang menjadi hak ASN. Informasi mengenai persyaratan, tahapan pengurusan, dan pihak yang bertanggung jawab juga lebih jelas,” ujar Iwan saat memberikan sambutan pada sosialisasi dan bimbingan teknis sekaligus peluncuran Pengelolaan Layanan Kepegawaian Terpadu Aparatur Sipil Negara (PAKET ASN) di Auditorium GIIS BKPSDM Provinsi Gorontalo, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, sistem yang digagas oleh Kepala BKPSDM Bone Bolango, Hamdy Gufran Mile tersebut memungkinkan pemantauan persyaratan kenaikan gaji berkala dilakukan secara lebih teratur. Begitu pula dengan data ASN yang memenuhi syarat untuk diusulkan menerima Satyalancana, sehingga pengusulannya dapat dipersiapkan dan ditindaklanjuti lebih awal.
Iwan menilai, ketertiban administrasi dan ketersediaan informasi menjadi faktor penting agar hak pegawai tidak terlewatkan. Ia mencontohkan adanya pegawai yang telah mengabdi selama puluhan tahun, tetapi belum menerima Satyalancana.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa masa pengabdian perlu diimbangi dengan pendataan dan pemantauan administrasi yang baik agar hak serta penghargaan bagi ASN dapat diproses sesuai ketentuan.
Selain membantu memastikan hak pegawai terpantau, PAKET ASN diharapkan mampu mengurangi pengulangan proses administrasi dan memperkuat koordinasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan OPD. Koordinasi ini juga mencakup unit pelayanan seperti sekolah dan puskesmas.
Iwan menegaskan, peluncuran PAKET ASN merupakan langkah awal dalam pengembangan layanan kepegawaian berbasis digital di Bone Bolango. Ke depan, sistem tersebut akan terus disempurnakan mengikuti kebutuhan ASN, perubahan regulasi, dan dinamika pengelolaan birokrasi.
Melalui inovasi ini, Pemkab Bone Bolango berharap pelayanan kepegawaian tidak sekadar berfokus pada penyelesaian dokumen, tetapi juga memastikan setiap hak ASN terdata, terpantau, dan dapat diproses secara transparan serta akuntabel.
