Pemkab Madiun Launching dan Sosialisasi Aplikasi Non Tunai Desa Cms – Siskeudes
BeritaNasional.ID, Madiun – Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meluncurkan Aplikasi Non Tunai, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (7/3/2023).
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengatakan urusan pemerintah desa tugasnya dua, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dua hal tersebut harus dilaksanakan dalam lima rangkaian yaitu perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban.
“Kelimanya harus dilaksanakan secara transparan, akuntable dan partisipatif”, jelasnya. Bupati saat memberikan sambutan menekankan agar para kepala desa memaknai aplikasi ini sebagai alat penunjang bukan penghambat
Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, yang diwakili Suyadi, mengapresiasi Kabupaten Madiun atas pelaksanaan pemaparan aplikasi non tunai. Setidaknya ada enam manfaat dari aplikasi ini, salah satu diantaranya transaksi dapat diekskusi oleh kepala desa dan bendahara di masing-masing kantor desa sesuai dengan prosedur yang benar dalam waktu yang sangat singkat.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabiliyas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP RI, Wasis Prabowo, mengatakan berkaca dari paraktek – praktek yang sehat yang sudah ia tahu, untuk desa – desa yang maju sangat luar biasa. ” Saya yakin kalau desa semua di Madiun bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya yakin Kabupaten Madiun akan lebih makmur dan sejahtera’, ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Joko Lelono mengatakan CMS – Siskeudes merupakan aplikasi berbasis website dan android hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun , Bank Jatim, didukung oleh BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri
“ CMS – Siskeudes berfungsi sebagai alat transaksi keuangan secara non tunai.Di Kabupaten Madiun telah diuji coba di 15 desa dari 15 kecamatan.Diimplementasikan kepada 198 desa di Kabupaten Madiun pada tahun 2023,dimana bendahara dan sekretaris desa akan diberikan pelatihan secara teknis, secara bertahap mulai Maret 2023” ungkap Joko Lelono saat memberi sambutan (is/adv)
