Pemkab Tasikmalaya Resmi Tetapkan Program SADESSA: Ambisi Besar, Tantangan Lebih Besar
Beritanasional.id – Jawa Barat,- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi menetapkan Program Satu Desa Satu Sarjana (SADESSA) sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Program ini digadang-gadang sebagai terobosan strategis untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri desa, sekaligus mencetak sumber daya manusia unggul yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal.
Secara konsep, SADESSA dirancang untuk memberikan dukungan kepada calon mahasiswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Pemerintah daerah menekankan pendekatan berbasis prestasi agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi juga kembali ke desa asal dengan membawa kontribusi nyata.
Namun, di balik gagasan ideal tersebut, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana program ini dapat berjalan efektif tanpa tersandung masalah klasik seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan akses, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga?
Dari Prioritas Bupati ke Perda
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa SADESSA bukan lagi sekadar program politik kepala daerah. “Program ini sudah masuk dalam tiga belas prioritas pembangunan daerah dan disahkan melalui peraturan daerah. Artinya, ini adalah komitmen kelembagaan, bukan sekadar janji personal,” ujarnya di Sekretariat Daerah, Selasa (3/2/2026).
Dengan status hukum yang lebih kuat, Cecep menekankan bahwa keberhasilan program ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor, termasuk DPRD yang telah mengesahkan perda. Namun, pengesahan regulasi hanyalah langkah awal. Implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya.
Kolaborasi Perguruan Tinggi
Cecep mengakui, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Hingga kini, lima perguruan tinggi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Tasikmalaya untuk mendukung pelaksanaan SADESSA. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi pemuda desa sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, kerja sama dengan perguruan tinggi bukan jaminan mutlak. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pembinaan, keberlanjutan dukungan finansial, serta mekanisme seleksi yang transparan agar tidak menimbulkan kesenjangan baru antar-desa.
Harapan dan Catatan Kritis
SADESSA jelas mencerminkan ambisi besar Pemkab Tasikmalaya untuk melahirkan generasi muda berintegritas dan berdaya saing. Namun, tanpa pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala, program ini berisiko menjadi sekadar slogan pembangunan.
Keberhasilan SADESSA akan ditentukan bukan hanya oleh jumlah sarjana yang lahir dari desa, tetapi juga sejauh mana mereka mampu kembali dan menggerakkan pembangunan di akar rumput. Dengan kata lain, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah SADESSA akan menjadi solusi nyata bagi ketertinggalan desa, atau sekadar proyek politik yang berhenti di atas kertas?
Laporan: Chandra Foetra S
