Pemkot Probolinggo Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial Lewat Rakor Tim Terpadu
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM– Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Rabu (28/1), bertempat di Gedung Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Rakor rutin bulanan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat deteksi dini potensi konflik sosial, menyamakan persepsi antarinstansi, sekaligus merumuskan langkah pencegahan dan penanganan konflik secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, serta diikuti para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Probolinggo. Rakor dilaksanakan secara luring dan daring guna memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan bahwa meski kondisi Kota Probolinggo relatif aman dan kondusif, sejumlah potensi kerawanan tetap perlu diantisipasi, salah satunya dampak cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.
“OPD terkait agar segera melakukan normalisasi selokan, sungai, dan saluran air. Camat dan lurah saya minta menggerakkan kerja bakti bersama masyarakat sebagai langkah pencegahan banjir,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyinggung Program Kota Probolinggo Bersolek Tahun 2025 yang meliputi revitalisasi Alun-alun Kota, preservasi Jalan Soekarno Hatta–Panglima Sudirman, pembangunan gerbang utama Pasar Baru, pengembangan pusat kuliner dan UMKM di GOR A. Yani, hingga pelaksanaan car free day.
“Saya berharap masyarakat turut menjaga dan memelihara fasilitas umum serta memanfaatkannya sesuai peruntukan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), dr. Aminuddin menyampaikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak sekolah. Ia menekankan pentingnya pengawasan mutu makanan.
“Tim pemantau harus memastikan menu tetap bergizi, sehat, dan higienis, serta distribusinya sesuai standar. Isu kualitas MBG di media sosial sejauh ini tidak disertai laporan resmi adanya korban,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyoroti potensi tindak pidana pencurian yang belakangan menjadi perhatian, khususnya di wilayah selatan Kota Probolinggo. Ia mendorong peran aktif kelurahan dan kecamatan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif.
“Sinkronisasi dan sinergi antara aparat, pemerintah wilayah, dan masyarakat sangat penting agar keresahan dapat disikapi bersama dan diselesaikan secara tepat,” katanya.
Menanggapi keluhan warga terkait pencurian hewan ternak, Ina meminta penguatan sinergi lintas sektor antara TNI/Polri dan perangkat daerah, serta mengaktifkan kembali pos kamling sembari menunggu realisasi pemasangan CCTV. Ia juga berharap peningkatan honor RT, RW, dan Linmas mampu memotivasi optimalisasi peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.
Kasi Intel Polresta Probolinggo menambahkan, upaya pencegahan pencurian ternak telah dilakukan melalui piket polsek, peran bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan. Namun, keterbatasan saksi dan barang bukti masih menjadi kendala di lapangan.
“Pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah rawan, terutama di perbatasan kota dan kabupaten, menjadi solusi penting yang perlu didukung dengan peningkatan patroli,” ungkapnya.
Dari unsur TNI, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo menyampaikan bahwa kasus pencurian dan begal kerap berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Minimnya penerangan jalan, khususnya di wilayah selatan, turut meningkatkan tingkat kerawanan. Selain itu, kemacetan di sejumlah titik, seperti kawasan belakang Eratex, juga dinilai berpotensi memicu konflik antar pengguna jalan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo mengungkapkan bahwa penerapan KUHP baru membuka peluang sanksi pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum, antara lain berupa keterlibatan dalam kegiatan pembersihan sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota.
Menutup rakor, Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan komitmennya untuk mencarikan solusi terbaik terkait penerangan jalan serta melakukan pemetaan dan tindak lanjut khusus pada wilayah rawan konflik sosial. Di era digitalisasi, potensi konflik dapat muncul dari berbagai aspek.
“Koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektoral bersama masyarakat harus terus diperkuat agar stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kota Probolinggo tetap terjaga,” pungkasnya.
(Yul/Bernas)
