Peningkatan Ekonomi, Warga 7 Desa Demo Pemerintah Agar Segera Menarik Lahan Eks HGU PT DJ
Beritanasional.id, ACEH TAMIANG – Ingin memiliki lahan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga, ratusan warga dari Kecamatan Bandar Pusaka dan Kejuruan Muda mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang untuk segera menghapus status PT Desa Jaya Alur Jambu yang selama ini masih terus mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang diketahui masa berlakunya Hak Guna Usaha (HGU) sudah berakhir sejak tahun 1988 silam.
Desakan warga berasal dari 7 desa yang terdiri dari desa Gerenggam, desa Batang Ara, desa Alur Jambu, desa Perupuk, desa Serba, desa Aras Sembilan dan desa Blang Kandis tersebut dilakukan dengan menggelar aksi demonstrasi dihalaman Kantor Bupati setempat, Jumat 18 Maret 2022.
Kedatangan warga yang dikoordinatori oleh Dedy Syahputra itu menginginkan agar area perkebunan yang dikelola PT Desa tersebut segera dikembalikan ke negara. Namun desakan masyarakat dimaksud belum mendapat jawaban dari Pemkab Aceh Tamiang lantaran Bupati Mursil sedang berada diluar daerah dalam rangka Dinas Luar (DL).
“Saya tidak memiliki kewenangan menandatangani soal ini, karena Bapak Bupati sedang tidak berada ditempat,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tamiang H. Insyafuddin menjawab para pendemo.
Desakan segera menjawab dan memutuskan kepastian Pemkab untuk memgembalikan lahan eks HGU PT Desa Jaya kepada negara terus bergulir dari pendemo, sehingga Insyafuddin mengeluarkan ungkapan tegas kepada para demontrans.
“Walau bapak-bapak bakarpun kantor ini, saya tetap tidak bisa memberikan putusan,” ujar Insyafuddin.
Usai menyuarakan orasinya, para pendemo yang diwakili masing-masing desa melakukan pertemuan dengan Wabup Insyafuddin di Aula Bupati guna membuat surat pernyataan sikap. Dalam hal dimaksud, Wabup Insyafuddin hanya berperan sebagai penerima perwakilan dari pendemo.
Didalam ruang aula tersebut, seorang perwakilan dari pendemo, kepada Wabup Insyafuddin menyebutkan agar pemerintah bersikap bijak untuk menanggapi dan mengabulkan permintaan para warga dari 7 desa.
Disebutkan bahwa, masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat menarik lahan dimaksud dan dibagikan kepada masyarakat guna kepentingan kesejahteraan perekonomian mereka. (Suparmin)
