Peringati HDKD, Yasonna Laoly: Momentum Sinergi dan Koordinasi Peran Pemerintah
BeritaNasional.ID, BATUBARA SUMUT – Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM selenggarakan Seminar Nasional dengan tema ‘Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional’. Selasa, (12/10/2021).
Seminar tersebut dilaksanakan secara hybrid/luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube.
Pejabat Struktural serta Pegawai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku juga turut mengikuti seminar secara Live Streaming.
Disebutkan bahwa, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator.
“Baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” katanya.
Yasonna Laoly menyebutkan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital.
Tak hanya itu, seminar ini juga berguna mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.
“Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor,” jelasnya.
Selain itu, dalam seminar ini juga bertujuan mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Perlu diketahui, pada giat ini hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.
Beliau menyampaikan bahwa, kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.
“Aturan kedaruratan, dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, K. Ma’ruf juga menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundangundangan.
“Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” cetusnya.
Seminar ini juga dihadiri berbagai narasumber, baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (FTR-BB/01)
