PMII Langkat Ajak Masyarakat Desa Tolak Bimtek dan Study Banding Gelondongan di APBDes
BeritaNasional.ID, Langkat – Munculnya rencana Bimbingan teknis (Bimtek) dan study banding perangkat desa pada Rencana Kegiatan Pemerintahan (RKP) desa, hingga Rancangan APBDes tahun 2021 di beberapa Desa di Kabupaten Langkat, yang terkesan dipaksakan, karena adanya perintah atasan. Ternyata hal ini menjadi sorotan atau perhatian bagi Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai, Jum’at (29/01/2021).
Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Khairul Ramadhan kepada wartawan mengatakan, penggunaan Dana Desa (DD) harus berkwalitas, artinya semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa wajib melalui perencanaan yang matang. Begitu juga dengan Bimtek dan study banding perangkat desa.
Baik pihak ketiga atau siapapun itu yang menawarkan atau menitipkan proyek gelondongan di desa harus pakai penawaran donk, misalnya pakai profosal atau Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Harus jelas judul, manfaat, tujuannya serta rincian anggarannya. Bukan malah gelondongan dan terkesan intruksi begitu saja” ujarnya.
“Jangan ada lagi dana gelondongan di APBDes! Perencanaannya harus matang dan terperinci. Pendamping lokal desa seharusnya mengawal ini bukan hanya sekedar pelengkap,” sebut Khairul.
Kami juga mengajak masyarakat Desa untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Cek APBDes dan tolak atau sampaikan kepada kami jika ada yang bersifat gelondongan, ungkap Khairul.
Sebelumnya diketahui, PC PMII Langkat-Binjai telah melakukan aksi demo di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Langkat, kemarin. Para mahasiswa ini kemarin juga berorasi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat melakukan pemeriksaan terhadap Kadis PMD Langkat dan Kabid Pemdes PMD Langkat, karena telah membiarkan adanya titipan anggaran gelondongan di desa, serta membiarkan desa tidak melakukan transparansi anggaran Dana Desa, ucap Khairul Ramadhan.(Reza)
