Program MBG Dievaluasi, DPRD Mateng Tekankan Standar Gizi dan Kesehatan
BeritaNasional.ID MAMUJU TENGAH SULBAR— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Titik Merah guna membahas evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (12/01/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
RDP tersebut dihadiri oleh kepala sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP penerima manfaat MBG, Satuan Kerja (Satker) MBG, kepala SPPG, tenaga ahli gizi, serta koordinator wilayah MBG Kabupaten Mamuju Tengah.
Pertemuan ini bertujuan menyerap masukan dari lapangan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Herman, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tidak merugikan peserta didik.
“Program MBG menyangkut hak dasar anak-anak kita. Karena itu, kualitas gizi, ketepatan waktu distribusi, serta standar kesehatan harus benar-benar dijaga. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, disepakati sejumlah poin penting. Pengelola dapur MBG/SPPG diwajibkan memastikan makanan memenuhi standar gizi, melalui pengawasan yang ketat, serta melakukan variasi menu agar sesuai dengan selera umum murid dan siswa. Selain itu, jadwal pengantaran makanan harus konsisten dan disesuaikan dengan waktu istirahat sekolah.
Perwakilan Lembaga Titik Merah, Hadi Maulana, menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar persoalan di lapangan tidak berlarut-larut.
“RDP ini menjadi ruang evaluasi bersama. Kami mendorong adanya koordinasi yang kuat antara dapur, sekolah, dan pemerintah daerah agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
DPRD juga menyepakati peninjauan terhadap dapur MBG di Pesantren Lukmanul Hakim Barakkang hingga ditemukan solusi yang tepat, termasuk memastikan pengantaran makanan MBG ke wilayah Galian paling lambat pada minggu keempat.
SPPG Kecamatan Topoyo diminta menjamin pelayanan MBG bagi SD di wilayah Galian tetap berjalan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara itu, terkait pelaksanaan MBG pada bulan puasa, mekanisme penyediaan makanan akan diatur ulang sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Susu yang disalurkan dalam program MBG juga wajib memenuhi standar SNI serta ketentuan kesehatan.
Asisten Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah, Marhuddin N. menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program tersebut.
“Pemerintah daerah siap berkolaborasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar Program MBG benar-benar memberi manfaat dan berjalan sesuai regulasi,” katanya.
Sebagai langkah penguatan pengawasan, seluruh pihak sepakat menggelar rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan di tingkat kabupaten.
DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
