SIDRAP BeritaNasional. ID— Rapat paripurna DPRD tentang Raperda APBD 2019 di Sidrap memasuki tahap tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, Jumat, 23 November 2018.
Plt Bupati Sidrap, H Dollah Mando mengatakan, terkait tanggapan sejumlah partai, Pemda akan memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan atau penerimaan untuk program vital dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, kata Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Sidrap Dollah Mando, pertimbangan efesiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran juga menjadi atensi pemerintah daerah yang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dollah Mando mengatakan, prioritas utama dalam penetapan kebutuhan merujuk pada pendekatan yang utama yakni satu didasarkan pada aspek kemampuan keuangan Daerah, dua dijabarkan dalam penyelenggaraan pada urusan pemerintah.
Disisi lain, Bupati Sidrap, H Dollah Mando, mengimbau para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak keluar daerah selama pembahasan Rancangan APBD 2019.
“Agar pembahasan dengan DPRD bisa fokus, Saya imbau para kepala OPD tidak keluar daerah dulu,” tegas Dollah disambut tepukan tangan para anggota DPRD Sidrap.
Jika memang ada urusan yang betul-betul mendesak untuk keluar daerah, Dollah minta kepala OPD bersangkutan melapor terlebih dahulu kepadanya “Ini dilakukan agar pembahasan APBD efektif dan bisa rampung November ini,” terang Dollah Mando.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H Zulkifli Zain, dihadiri unsur forkopimda dan Sekretaris Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi.
Dalam Pembahasan antara DPRD dan OPD sendiri akan dimulai hari itu juga, tepatnya pukul 13.00 wita. yang berlangsung di gedung DPRD Sidrap.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sidrap, H Zulkifli Zain, didampingi H Arifin Damis Wakil Ketua II DPRD Sidrap. Hadir Plt Bupati Sidrap, H Dollah Mando, Sekda Sidrap, Sudirman Bungi.
Selain itu, turut dihadiri Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf J P Situmorang S, Kapolsek Maritenggae, IPTU Hj Rosnawati, serta para anggota DPRD, Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Kabag, serta sejumlah kepala desa/kelurahan.
(Risal Bakri).
