BeritaNasional.ID, WAJO– Pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Wajo menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo.
Ranperda yang disahkan antara lain, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif dan APBD Daerah Tahun 2022.
Atas disahkannya Raperda tersebut Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan terima kasih. Juga penghargaan yang tinggi atas kerja keras, dan prestasi yang dilakukan oleh pihak DPRD. Serta Perangkat Daerah terkait, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pembentukan Ranperda tersebut.
“Perencanaan yang cermat, dan dalam waktu yang singkat, DPRD Kab. Wajo bersama Perangkat Daerah terkait mampu menyiapkan Ranperda hingga akhirnya disetujui hari ini” ucap Bupati Wajo.
Begitu juga untuk penyelesaian ranperda APBD Tahun 2022
Dan khusus terhadap Perda APBD 2022, hasil kesepakatan ini nantinya akan menjadi bahan proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya menjadi Perda.
Hal tersebut disampaikan Amran Mahmud, saat memberikan pendapat akhir terkait Ranperda pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Kabupaten Wajo. Yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Jum’at (26/11/2021) malam.
Pada kesempatan itu pula Amran Mahmud, mengingatkan kembali kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Bahwa dengan ditetapkannya 4 (empat) Ranperda termasuk perda APBD Tahun 2022, secara moril, tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, pada rentang waktu selanjutnya.
Amran Mahmud berharap semua program dapat selesai tepat waktu. Tuntas, tertib, taat asas sampai berakhirnya tahun anggaran. Dan semuanya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Wajo.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri Para Pimpinan dan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo. Sekda bersama Para Kepala OPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan undangan lainnya.
