BeritaNasional.ID, LUMAJANG JATIM – Dalam pembahasan penyelesaian tenaga Non ASN Non Database BKN, bersama pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Lumajang di gedung DPRD Lumajang Selasa (04/02/2025), ada 191 tenaga Non ASN yang tidak masuk database BKN, namun data tersebut bukan termasuk data di Dinas pendidikan kabupaten Lumajang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Solikin S.H., membenarkan adanya pembahasan penyelesaian tenaga Non ASN, ada sekitar 191 tenaga Non ASN yang tidak masuk database BKN, belum termasuk dari data dinas pendidikan kabupaten Lumajang.
“Iya, tentu yang sejumlah 191, yang di luar dinas pendidikan, yang mereka tidak masuk database BKN,” ujarnya
Adapun hasil rapat menurut Solikin, hasilnya tergantung OPD masing masing, jika di OPD ada anggaran maka mereka akan tetap bekerja, namun jika tidak ada maka ada jeda waktu sampai PAK di putuskan.
“Apakah mereka mau dirumahkan atau bagaimana, nah dalam waktu seminggu ini masing masing OPD termasuk tadi dinas pendidikan tidak bisa menyampaikan karena masih belum lengkap datanya nanti akan di kirim ke DPRD, paling lambat seminggu kedepan,” lanjutnya
Di singgung sikap DPRD, Solikin menyampaikan bahwa pertama pihaknya DPRD harus taat peraturan, yang kedua dari sisi kemanusiaan tentunya kami juga kasihan pada mereka tapi kalau memang di APBD tidak boleh di anggarkan dan itu bagi kami juga akan menjadi sanksi termasuk kepala OPD ya tentu kami tidak bisa berbuat lebih.
“Mudah mudahan meraka ini sabar, kalau di OPD itu betul betul butuh, misalnya penjaga malam, drever, petugas kebersihan meraka mungkin bisa di rekrut kembali itu harapan kami,” harapnya
Ditempat yang sama, Drs. Agus Triyono selaku Setda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Lumajang membenarkan adanya penataan Kepegawaian Non ASN yang menjadi problem pemerintah saat ini, dirinya memaparkan berapa jumlah tenaga Non ASN yang telah mengikuti proses di terima di P3K, dan berapa jumlah tenaga Non ASN yang tidak masuk database BKN.
“Hari ini kami berdiskusi terkait dengan penataan Kepegawian di pemerintah kabupaten Lumajang khususnya penataan Non ASN yang ada di kabupaten Lumajang,” papanya
Sementara itu, Setda dalam pembahasan telah memaparkan berapa jumlah tenaga Non ASN dan berapa yang mengikuti proses mengikuti diterima di P3K baik P3K murni maupun P3K paruh waktu.
“Dari data yang kami punya ada 191 tenaga kontrak ini yang problem, artinya mereka yang tidak masuk database dan tindak mengikuti seleksi P3K paruh waktu,” lanjut Setda
Menurut Setda mereka berpotensi di rumahkan akantetapi dari hasil rapat masih memberikan kemungkinan peluang kepada masing masing PPK atau pengangkat tenaga kontrak.
“Untuk mendiskusikan kami di beri waktu 3 hari sampai dengan hari jum’at, kemudian nanti pada hari Senin kita laporkan ke komisi A, bagaimana langkah yang di tempuh masing masing OPD, karena beban masing masing OPD berbeda,” ujarnya
“Paling tidak di mulai pertengahan bulan ini (red Februari 2025), nanti nunggu hari Senin la ya keputusan apa yang di ambil PPK,” ujarnya lagi
Setda juga membenarkan jika Dari 191 tidak termasuk dari dinas pendidikan, namun nasibnya pun bisa sama seperti yang 191 tenaga Non ASN yang tidak masuk database.
“Kalau dari dinas pendidikan (GTK) sumber penghasilannya tidak melalui APBD, bisa dari Dana BOSP ataupun dana sering,” jelasnya
“Yang di laporkan dari dinas pendidikan itu kurang lebih 747 itu yang masuk di data kami, namun tidak masuk database karena persyaratan tidak memenuhi, potensi bisa sama,” jelasnya lagi
Lebih jauh Setda menegaskan tidak ada kompensasi di karenakan di kontrak tidak berbunyi pesangon dan sebagainya,
“Jika di OPD tidak membutuhkan tenaga maka di pastikan akan putus permanen,” tegasnya
Namun menurut Setda untuk mengatasi kurangnya personil/tenaga kontrak maka pihaknya akan menata ulang walaupun dengan keterbatasan personil, Setda yakin pemerintahan akan tetap berjalan.
“Kami OPD tentunya akan memutar otak bagaimana tetap menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik,” ujarnya (Rochim/Bernas)
