BeritaNasional.ID.MAMUJU SULBAR–Dalam upaya meningkatkan peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan, Ketua BKM Pusat mengukuhkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebanyak 34 provinsi secara luring pada Pra Rakernas BKM di Jakarta. (Rabu, 23/08/2023)
Telah disaksikan bersama, secara resmi Pengurus BKM Provinsi Sulawesi Barat dikukuhkan secara luring oleh Ketua Umum BKM Kamaruddin Amin di aula Kanwil Kemenag Sulbar yang diikuti oleh seluruh pengurus BKM Sulbar.
Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ini diberi tugas untuk mengelola berbagai program sosial, kesejahteraan, dan pendidikan yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berada di sekitar masjid. BKM diharapkan dapat berperan aktif dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sosial yang ada di masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dirjen Bimas Islam selaku Ketua Umum BKM, Kamaruddin Amin mengatakan melihat struktur kepengurusan BKM Pusat maupun daerah ada kombinasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini merupakan refleksi terhadap realitas di Indonesia bahwa dalam mengurus masalah-masalah kemasyarakatan dan sosial keagamaan perlu ada sinergi produktif dan kolaborasi maksimal antara pemerintah dan masyarakat.
“Tidak mungkin urusan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan digendong secara eksklusif oleh pemerintah atau juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat, harus ada refleksi, harus ada kolaborasi, harus sinergi dalam kepengurusan BKM ini,” kata Kamaruddin Amin.
Ia mengungkapkan bahwa ini adalah pesan yang sangat fundamental dari Menteri Agama RI kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk engage (ikut serta) secara total/maksimal dalam mengurus masalah-masalah kemasjidan ini. “Kita tidak bisa lagi menonton, melihat atau mengambil keputusan terkait masalah kemasjidan tetapi kita harus menjadi bagian penting, engage (ikut serta) terkait masalah-masalah kemasjidan bersama dengan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh Ketua BKM di daerah, tidak hanya memberikan narasi-narasi positif terkait kemasjidan tetapi harus mengambil kebijakan dan mengeksekusi kebijakan tersebut secara langsung dan tentu bersinergi/berkolaborasi dengan masyarakat.
Pengukuhan Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Sulawesi Barat menjadi langkah penting dalam memperkuat peran masjid sebagai lembaga yang berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, dengan adanya BKM, masjid dapat menjadi pusat kegiatan yang berdampak positif dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan sosial masyarakat setempat.
