Yogyakarta — Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjadi salah satu narasumber dari tiga narasumber pada acara Forum Grup Discussion (FGD) II Penyusunan Arah Kebijakan Pengembangan Transmigrasi tahun 2020-2024 yang dilaksanakan di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta , Sabtu, 29 Juni 2019. FGD tersebut mengusung tema” Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Era Baru Transmigras 4.0.
Idris menjadi narasumber dari tiga narasumber masing-masing Ketua Tim Advisor Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Prof. Dr. Haryono Suyono, Direktur Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB )Fakultas Geografi, UGM, Prof. Suratman, M.Si. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejak terbentuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) tahun 2006-2019 , telah dibangun UPT pada rnam kabupaten,yaitu di UPT Botteng Kabupaten Mamuju, (2006-2011), UPT Patambanua, Kabupaten Polman (2004-2009), UPT Lakahang, Kabupaten Mamasa (2007-2012), UPT Sinyonyoi, Kabupaten Mamuju (2009-2019), UPT Botteng Passembuk, Kabupaten Mamasa (2011-2017), UPT Ulumanda (2011-2018).
“Sejak pembangunan transmigrasi di Sulawesi Barat telah mendorong terbentuknya dua daerah baru yaitu Kabupaten Mateng, dan Mamuju Utara yang terdiri 80 desa dan 12 kecamatan,” sebut Idris.
Masih kata Idris , terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan tansmigrasi. Pertama, belum terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belum adanya SPM di kawasan transmigrasi yamg sesuai dengan SPM sektor nasional mendukung era 4.0. Kedua, semakin terbatasnya kesediaan lahan yang memenuhi unsur 2c ( clean and clear), dan 3 L ( layak huni, layak berkembang, dan layak lingkungan. Ketiga, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ketransmigrasian secara lintas sektor. Keempat, masih terbatas nya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, dan tantangan terakhir adalah, belum optimalnya data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan yamg sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan. (kominfo)
