Advedtorial

Soal Kasus Penipuan CPNS, Komisi I DPRD Sulbar Minta Pihak Kakanwil Kemenkumham Diperiksa

Rahim Meminta Agar Pelaku Segera Ditangkap Dan Memeriksa Semua Pihak Terkait

image_pdf

Mamuju.Sulbar.Berita Nasional.ID –-Soal kasus penipuan CPNS Kemenkumham, yang pelakunya belum ditangkap, Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Abdul Rahim minta Polda Sulbar segera menangkap pelaku dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis kasus ini, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM.

Diketahui, pengungkapan kasus penipuan CPNS Kemenkumham yang dilakukan Polda Sulbar yang melibatkan oknum Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil Polman 3, sampai saat ini belum juga dilakukan penangkapan karena masih dalam tahap penyelidikan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, mestinya dilakukan penangkapan karena persoalan tersebut sangat serius dan akan banyak lagi korban bermunculan jika tidak tindak segera.

“Seharusnya dilakukan penangkapan karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, termasuk anggapan masyarakat bahwa dia tidak ada apa-apa,” kata Rahim, Sabtu 19 Januari

Rahim katakan, ini juga membawa kredibilitas Pemerintah yang saat ini menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

“Masa masih ada orang berani melakukan pungutan-pengutan. Apalagi menjajikan lulus CPNS? Sangat menjijikkan. Seharusnya Pemerintah ikut mengutuk dan mendesak Penangkapan dengan ancaman hukuman sebesar-besarnya,” ujarnya.

Rahim juga menyampaikan dengan ditangkapnya pelaku tentu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya petunjuk keterlibatan pihak lain.

“Sepertinya saya sulit percaya kalau tidak ada aktor intelektualnya, maklum Irma itu hanya seorang ibu yang kerjanya Loundry. Kok berani-beraninya ya?. Saya malah meminta Kapolda agar ikut memeriksa Kakanwil Hukum dan HAM guna memastikan bahwa dia dan jajarannya tidak ada yang terlibat,” ungkap Rahim.

Lebih lanjut Rahim sampaikan bahwa dirinya cukup yakin tidak mungkin pelaku melakukan seorang diri, karena isunya dikaitkan dengan Kemenhukham sudah cukup lama, bahkan pihaknya dapat informasi dari dalam bahwa di internal Kanwil Hukum dan HAM sudah lama tahu kalau ada modus penipuan yang sedang berjalan di lapangan dengan memperlihatkan foto copy SK CPNS Kanwil Hukum dan HAM.

“Saya meminta Penyidik Polda agar segera memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, berperan dan mengetahui kronoligis kasus ini, termasuk Kakanwil Hukum dan HAM harus ikut diperiksa karena terkait sebagai Pimpinan lembaga yang “dijual” diduga dijual Irma, berikut nama Ibu Farida tertera dengan jelas dalam foto copy “SK” CPNS yang diduga kuat palsu itu. Sekali lagi, kepentingan pemeriksaan Kakanwil adalah memastikan bahwa institusi ini sangat clean and Clear dalam persoalan ini,” harap Rahim.

Selain itu, lambaga pemerintah harus dijaga dari segala bentuk anasir jahat yang merugikan semua pihak.

“Jangan biarkan ada oknum yang mencoba mengganggu kredibilitas dan kehormatan lembaga Pemerintah,” tandasnya.

Laporan : Edo

Show More

Related Articles

Back to top button
Close