BeritaNasional.ID Medan – Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dilingkungan TNI AU, khususnya bagi satuan yang ada di Medan, maka tim dari Mabesau melaksanakan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di aula Silindung Lanud Soewondo, Senin (28/10/2019).
Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Kolonel Pnb Meka Yudanto, S.Sos., M.A.P. pada acara tersebut dalam sambutan menyampaikan ucapan selamat datang di Lanud Soewondo kepada Asbin Itjenau, Kolonel Adm Dwi Dedy Gunawan beserta rombongan, sekaligus juga ucapan terima kasih berikut penghargaan yang tinggi karena telah berkenan hadir di Lanud Soewondo Medan untuk memberikan Sosialisasi Zona Integritas kepada personel TNI AU yang ada di Medan.
Selanjutnya Danlanud mengatakan bahwa, “kita menyadari bahwa membangun Zona Integritas di lingkungan kerja kita merupakan kebijakan pemerintah mengenai reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang harus kita dukung sepenuhnya. Untuk itu, kita sebagai satuan atau unit kerja harus bebas dari korupsi serta menganut birokrasi yang bersih dan melayani.
Dengan adanya Sosialisasi Zona Integritas ini akan dapat menambah bekal pengetahuan tentang Zona Integritas bagi personil TNI AU di Medan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan. Dengan demikian saya memandang bahwa sosialisasi tentang Zona Integritas ini sangatlah penting artinya bagi kita untuk menambah pengetahuan dan kepatuhan kita terhadap aturan yang akan membawa satuan kita pada kemajuan, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” kata Danlanud.
Dikesempatan yang sama Asbin Itjenau, Kolonel Adm Dwi Dedy Gunawan dalam sambutannya menyampaiakan bahwa, “Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dalam melaksanakan tugas dapat secara cepat, tepat dan professional. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu, Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka TNI AU perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi Birokrasi yang menjadi percontohan penerapan pada stuan kerja atau unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan TNI AU,” kata Asbin Itjenau.
Selanjutnya Asbin Itjenau menyampaikan, “sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), TNI AU dalam hal ini sebagai bagian integral dari intansi pemerintah atau dari TNI, seyogyanya menerapkan dan mewujudkan dari pada Permenpan tersebut dengan harapan dalam pelaksanaan tugas kedepan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Kolonel Adm Dwi Dedy Gunawan.
Acara yang dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim dari Mabesau ini dihadiri oleh Danlanud Soewondo, Danwing III Paskhas, Para Kepala Dinas Lanud Soewondo, Danyonko 469 Paskhas, para pejabat dan perwira Lanud Soewondo, Kosekhanudnas III, Wing III dan Yonko 469 Paskhas. (Kiel)
