Garut, Beritanasional.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengecek langsung kondisi banjir bandang di Garut. Dari hasil penelusuran di lokasi, dia menyarankan agar pemukiman warga di aliran sungai direlokasi.
Hal itu diungkapkan Suharyanto usai meninjau kondisi di kawasan Dayeuh Handap, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.Selasa, (19/7 ).
Sedangkan dalam kunjungannya, Suharyanto terlebih dahulu melangkahkan kaki ke pinggiran Sungai Cipejeuh yang meluap hingga menyebabkan banjir saat itu. Di aliran sungai tersebut, Suharyanto menyempatkan diri untuk berbincang dengan Wabup Helmi.
Disitu ia menilai, sejumlah warga yang bermukim di aliran Sungai Cipejeuh harus segera direlokasi. Sebab, lokasi rumah mereka berada tepat di pinggiran sungai dan dikhawatirkan akan kembali menjadi korban.
“Kita melihat setidaknya ada beberapa rumah masyarakat harus direlokasi. Karena kalau tidak begitu, suatu saat nanti banjir lagi, nanti kena lagi. Ini dalam proses negosiasi dan penjelasan kepada masyarakat agar mereka mau direlokasi,” ujar Suharyanto.
Hal tersebut, karena dia juga menduga banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, ini diduga dan disebabkan adanya ketidak sesuaian di hulu sungai. Maka dari itu, dia mendukung adanya langkah penegakan hukum.
“Ya setidaknya tentu saja, nanti akan ada penegakan hukum. Ada Kapolres, ada Kajari, ada Ketua Pengadilan dan mari kita kaji semuanya,” terang Suharyanto.
Dikatakan Suharyanto, penegakan hukum dan tindak serta lanjut mengenai penyebab banjir bandang dilakukan usai fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera dilaksanakan.
Bahkan dirinya meminta agar lahan-lahan kritis di hulu sungai dibahas pemerintah daerah. Suharyanto juga menyinggung soal pemberian izin pengelolaan lahan di kawasan hulu sungai.
“Sebaiknya kita lakukan secara koordinasi di Kabupaten untuk lahan kritis yang pasti. Dengan kasat mata saja sudah timbul longsor. Hal itulah yang akan segera dilakukan antara Pemda Garut, Pemprov Jabar, dan kemudian BNPB bekerjasama untuk mengatasi hal itu,” ungkapnya.
“Disitu juga mungkin dalam pengeluaran izin terkait dengan pengelolaan tanah itu,” imbuhnya.
Ditambahkan Suharyanto, Pastikan semua Kebutuhan Warga
Suharyanto juga turut meninjau area dapur umum pengungsi. Dia hendak memastikan kebutuhan masyarakat khususnya pengungsi terpenuhi.
“Kita pastikan di tahap tanggap darurat ini, kebutuhan hidup dasar masyarakat, khususnya pengungsi dan masyarakat yang terdampak ini betul-betul bisa kita penuhi,” kata Suharyanto kepada Beritanasional.ID di lokasi dapur pengungsian.
Adanya banjir bandang yang diakibatkan luapan sungai di Garut itu terjadi pada hari Jumat (15/7) lalu. Sebanyak ribuan orang diprediksi menjadi korban, meskipun tidak sampai menimbulkan adanya korban jiwa.
” Dengan meluapnya sungai-sungai berdampak pada banjir bandang tersebut diduga. Hal itu, diduga kuat terjadi akibat kerusakan yang ada di hulu sungai,” tandasnya. ( Diky ) 
Hal itu diungkapkan Suharyanto usai meninjau kondisi di kawasan Dayeuh Handap, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.Selasa, (19/7 ).
Sedangkan dalam kunjungannya, Suharyanto terlebih dahulu melangkahkan kaki ke pinggiran Sungai Cipejeuh yang meluap hingga menyebabkan banjir saat itu. Di aliran sungai tersebut, Suharyanto menyempatkan diri untuk berbincang dengan Wabup Helmi.
Disitu ia menilai, sejumlah warga yang bermukim di aliran Sungai Cipejeuh harus segera direlokasi. Sebab, lokasi rumah mereka berada tepat di pinggiran sungai dan dikhawatirkan akan kembali menjadi korban.
“Kita melihat setidaknya ada beberapa rumah masyarakat harus direlokasi. Karena kalau tidak begitu, suatu saat nanti banjir lagi, nanti kena lagi. Ini dalam proses negosiasi dan penjelasan kepada masyarakat agar mereka mau direlokasi,” ujar Suharyanto.
Hal tersebut, karena dia juga menduga banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, ini diduga dan disebabkan adanya ketidak sesuaian di hulu sungai. Maka dari itu, dia mendukung adanya langkah penegakan hukum.
“Ya setidaknya tentu saja, nanti akan ada penegakan hukum. Ada Kapolres, ada Kajari, ada Ketua Pengadilan dan mari kita kaji semuanya,” terang Suharyanto.
Dikatakan Suharyanto, penegakan hukum dan tindak serta lanjut mengenai penyebab banjir bandang dilakukan usai fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera dilaksanakan.
Bahkan dirinya meminta agar lahan-lahan kritis di hulu sungai dibahas pemerintah daerah. Suharyanto juga menyinggung soal pemberian izin pengelolaan lahan di kawasan hulu sungai.
“Sebaiknya kita lakukan secara koordinasi di Kabupaten untuk lahan kritis yang pasti. Dengan kasat mata saja sudah timbul longsor. Hal itulah yang akan segera dilakukan antara Pemda Garut, Pemprov Jabar, dan kemudian BNPB bekerjasama untuk mengatasi hal itu,” ungkapnya.
“Disitu juga mungkin dalam pengeluaran izin terkait dengan pengelolaan tanah itu,” imbuhnya.
Ditambahkan Suharyanto, Pastikan semua Kebutuhan Warga
Suharyanto juga turut meninjau area dapur umum pengungsi. Dia hendak memastikan kebutuhan masyarakat khususnya pengungsi terpenuhi.
“Kita pastikan di tahap tanggap darurat ini, kebutuhan hidup dasar masyarakat, khususnya pengungsi dan masyarakat yang terdampak ini betul-betul bisa kita penuhi,” kata Suharyanto kepada Beritanasional.ID di lokasi dapur pengungsian.
Adanya banjir bandang yang diakibatkan luapan sungai di Garut itu terjadi pada hari Jumat (15/7) lalu. Sebanyak ribuan orang diprediksi menjadi korban, meskipun tidak sampai menimbulkan adanya korban jiwa.
” Dengan meluapnya sungai-sungai berdampak pada banjir bandang tersebut diduga. Hal itu, diduga kuat terjadi akibat kerusakan yang ada di hulu sungai,” tandasnya. ( Diky )
