BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025), mendadak berubah hambar. Pemicunya, pihak Jaringan Oposisi Loyal (JOL) yang justru tak hadir dalam forum yang mereka minta sendiri.
Padahal, rapat tersebut telah dijadwalkan khusus atas permintaan JOL untuk membahas persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU, termasuk soal jam operasional dan pemerataan pelayanan masyarakat.
RDP yang seharusnya dimulai pukul 14.00 Wita sempat tertunda beberapa jam. Pihak DPRD bahkan berupaya menghubungi perwakilan JOL melalui Humas, namun tidak mendapat respons. Hingga rapat dimulai, kursi JOL tetap kosong.
Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan dan anggota DPRD bersama Asisten II Setda Polman, Dinas Pertanian, SBM Pertamina Wilayah Sulbar, serta seluruh penanggung jawab SPBU se-Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin, yang memimpin jalannya rapat, menyayangkan sikap JOL yang tidak menunjukkan etika kelembagaan dengan memberikan pemberitahuan atau alasan ketidakhadiran.
“Seharusnya ada pemberitahuan kalau memang tidak bisa hadir. Sampai RDP selesai, tidak ada satu pun konfirmasi atau alasan jelas dari pihak mereka,” tegas Hamzah.
Menurutnya, RDP adalah forum resmi yang menjunjung tinggi tata krama komunikasi antar-lembaga. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan, katanya, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di publik.
“Informasi itu penting agar tidak muncul opini atau stigma. Publik pasti bertanya-tanya — ada apa dengan JOL?” ujarnya menambahkan.
Nada serupa disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ardan Aras. Ia menilai, sikap abai terhadap agenda resmi yang melibatkan banyak pihak menunjukkan kurangnya profesionalitas.
“Forum seperti ini dibentuk untuk mencari solusi bersama. Kalau tidak hadir tanpa alasan, itu mengganggu koordinasi. Ke depan, tolong lebih profesional,” ucap Ardan.
Sementara itu, sejumlah pihak yang hadir dalam rapat tetap melanjutkan pembahasan teknis penyaluran BBM bersubsidi dan jam operasional SPBU agar pelayanan publik semakin maksimal.
