KSP, Lemhannas dan Setjen Wantannas Mengawal Isu Strategis Bersama
BeritaNasional.ID, JAKARTA – Menghadapi perkembangan serta situasi nasional dan global yang semakin dinamis, dibutuhkan respons cepat oleh Pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan kepaduan dan akselerasi dalam mengawal isu strategis dan program prioritas nasional.
Oleh Karenanya, tiga lembaga, yang berada di bawah Presiden yaitu: Kantor Staf Presiden (KSP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), menandatangani nota kesepahaman yang menyepakati kerangka kerja bersama. Secara spesifik, isu yang menjadi perhatian terkait dengan: Geopolitik, Papua, Demokrasi dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pelaksanaan penandatanganan MoU masing-masing lembaga diwakili pemimpin lembaganya yakni: Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Andi Widjajanto selaku
Gubernur Lemhannas, dan Laksdya TNI Dadi Hartanto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas).
Pada pembukaannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa ketiga lembaga tersebut berada di sekitar Presiden dan memiliki peran yang strategis.
Terkait dengan kepentingan dan urgensi mengelola isu Geopolitik, Papua, Demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan
bahwa:
“Isu-isu tersebut bisa menjadi game changer ke depan, akan memengaruhi jalannya pemerintahan, akan mempengaruhi efektivitas pelayanan publik, serta akan mempengaruhi macam-macam aspek penyelenggaraan negara,” katanya Selasa (23/5/2023).
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas juga menyampaikan apresiasinya atas rekomendasi sinergi dengan KSP dan Setjen Wantannas.
Gubernur Lemhannas menyampaikan, “Semoga sinergi yang dilakukan antar
lembaga yang memang memiliki interaksi strategis langsung dengan presiden, akan mengubah faktor-faktor yang saat ini kita lalui sehingga kita tidak gagal dalam pelaksanaan tugas dan selalu siap menghadapi keadaan strategis,” katanya.
Di forum tersebut, Sesjen Wantannas melihat bahwa MoU yang ditandatangani adalah hal nyata yang bisa dipakai untuk bekerja sama dan meningkatkan
koneksi antara KSP, Lemhannas, dan Setjen Wantannas dalam mengoptimalkan pengendalian program-program serta penanganan struktural agar dapat
berkontribusi secara signifikan demi keberlangsungan pembangunan bangsa
dan negara.
Sementara itu, Sesjen Wantannas menyampaikan, “Melalui kerja sama ini kami siap mengikuti dan efisien demi kebutuhan bersama dalam menghadapi tantangan, mencari solusi dan berkontribusi secara signifikan,” katanya.
Dalam waktu dekat, Gugus Tugas yang dibentuk oleh MoU akan mulai bekerja dalam mengkaji isu: Geopolitik, Papua, Demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara secara multidisipliner dan multipihak untuk memberi masukan strategis kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan berbagai isu tersebut.
Gugus Tugas tersebut akan dikendalikan langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas selaku Ketua Pelaksana bersama Deputi V Kepala Staf Kepresidenan selaku Wakil Ketua Pelaksana I, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas selaku Wakil Ketua Pelaksana II, dan Deputi Pengembangan Setjen Wantannas selaku Wakil Ketua Pelaksana III. (Kiel)
