HMI Desak DPRD Polman Evaluasi LPJ Pj Bupati Polman

BeritaNasional.ID.POLMAN SULBAR —Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, menanggapi desakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar yang meminta evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penjabat (Pj) Bupati.

Fahry menyatakan bahwa evaluasi merupakan langkah penting jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Polewali .12 Desrmber

“Tentunya evaluasi adalah proses yang harus dilakukan jika ada hal yang memang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan,” ujarnya.

Fahry juga meminta masyarakat dan mahasiswa untuk bersabar, mengingat saat ini Polewali Mandar masih berada dalam masa transisi sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Evaluasi OPD, lanjutnya, akan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kepala daerah definitif dalam menilai kinerja dinas-dinas demi kelancaran pemerintahan

“Kami memahami desakan dari HMI dan masyarakat. DPRD berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini dengan serius,” tegas Fahry.

Terkait penolakan LPJ Pj Bupati, Fahry menjelaskan bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui tahapan yang diawali dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

“Kami akan melihat situasi ini secara menyeluruh. Memang ada banyak persoalan yang muncul, dan kami berharap setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif, solusi bersama dapat segera ditemukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fahry menyebutkan bahwa DPRD akan mengevaluasi sejumlah poin penting yang menjadi perhatian HMI dan masyarakat.

“Kami berjanji untuk mencari solusi bersama dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar,” tutupnya.

Sebelumnya, Salah satu Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas serta menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penjabat (Pj) Bupati Polman.

Iqbal Yahya, salah satu aktivis HMI Cabang Polman, menegaskan bahwa LPJ yang akan diajukan oleh Pj Bupati pada Januari mendatang harus ditolak. Ia berpendapat bahwa berbagai masalah di Kabupaten Polman belum terselesaikan dengan baik.

“Banyak permasalahan yang memalukan, seperti kasus utang piutang yang tersebar di berbagai pihak. Ditambah lagi, viral nya video mantan bendahara sekretariat yang mengaku bahwa utang tersebut terjadi atas perintah Kasubag TU. Video tersebut menunjukkan indikasi adanya masalah serius yang perlu ditelusuri lebih dalam, termasuk pihak-pihak yang terlibat,” ujar Iqbal.

HMI menilai bahwa Pj Bupati Polman belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam pelaksanaan program dan pembangunan daerah.

Hal ini terlihat dari utang-utang yang mengatasnamakan kegiatan pemerintah namun tidak direalisasikan, serta utang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.

Selain itu, HMI juga menyoroti beberapa isu lainnya, seperti pengelolaan dana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta masalah utang pengadaan seragam Linmas sebesar Rp1,6 miliar tanpa sumber dana yang jelas.

“Alasan yang disampaikan oleh Pj Bupati selama ini terkesan tidak jelas dan menghindar dari tanggung jawab,” tambahnya.

HMI meminta pihak kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa perangkat daerah, termasuk Pj Sekda, PPKD, BPKAD, PA, bendahara, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut HMI, ada indikasi bahwa keuangan daerah dikelola secara tidak bertanggung jawab oleh sejumlah pejabat tinggi dengan dalih menutupi defisit anggaran.

“Kami mendesak pihak yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polman,” tegas Iqbal.

HMI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal masalah ini, termasuk melalui aksi demonstrasi, hingga ada langkah nyata dari DPRD dan Pj Bupati dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. (Sl/Yuni)