DPRD Sulbar Terima Laporan BPK RI, Pemprov Raih Opini WTP atas LKPD 2024
BeritaNasional.ID.MAMUJU SULBAR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar dipimpin Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya, didampingi oleh H. Abdul Halim selaku unsur pimpinan. Rabu, 11 Juni
Hadir pula Wakil Gubernur Sulbar Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, Staf Ahli BPK RI Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan BPK RI dari Kantor Perwakilan Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Munandar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas komitmen dan ketelitian dalam melakukan audit keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini menjadi acuan penting bagi DPRD dan pemerintah provinsi dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar laporan formal, tetapi dasar pijakan untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam sesi penyerahan, BPK RI secara resmi menyerahkan LHP atas LKPD Sulbar 2024 yang mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah provinsi telah disusun secara andal sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
Selain laporan keuangan, BPK RI juga memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang menyoroti sejumlah aspek penting, termasuk kepatuhan terhadap penggunaan anggaran belanja daerah, pengelolaan aset, serta efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah.
Wakil Gubernur Salim S Mengga mewakili Pemerintah Provinsi menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK RI.
“Kami akan pastikan seluruh perangkat daerah segera merespons rekomendasi ini, karena akuntabilitas dan efektivitas anggaran adalah kunci pembangunan berkelanjutan yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
DPRD Provinsi Sulbar pun menegaskan siap menindaklanjuti laporan tersebut melalui rapat-rapat internal dan koordinasi lintas sektor bersama eksekutif, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan pro-rakyat. (hms/Yn)
