Dra.Hj.Jumiaty Dewan Sulbar Koordinasi ke Dinas Kehutanan Sulteng, Bahas PAD, SDM dan Pembebasan Lahan Kawasan Hutan
BeritaNasional.ID.PALU SULTENG– Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 7 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi II dalam menggali informasi dan best practice terkait pengelolaan kehutanan, khususnya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembebasan lahan kawasan hutan, serta pengembangan SDM dan sarana prasarana sektor kehutanan.
Rombongan Komisi II DPRD Sulbar diterima langsung oleh jajaran pejabat Dinas Kehutanan Sulteng. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai strategi Dinas Kehutanan Sulteng dalam mengoptimalkan potensi kehutanan sebagai sumber PAD, termasuk pengelolaan izin pinjam pakai kawasan hutan serta upaya legalisasi lahan untuk mendukung pembangunan.
Selain itu, Komisi II juga mendalami kebijakan pembebasan lahan kawasan hutan yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan di wilayah Sulbar, serta bagaimana pola koordinasi lintas sektor yang diterapkan di Sulteng.
Tak kalah penting, perhatian juga diberikan pada peningkatan kapasitas ASN kehutanan, khususnya penyuluh dan polisi hutan (Polhut), yang menjadi ujung tombak pelestarian kawasan hutan. Komisi II ingin mengetahui sistem pembinaan, pelatihan, serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang dijalankan Dinas Kehutanan Sulteng.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Hj. Jumiaty Andi Mahmud, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengungkapkan apresiasinya atas keterbukaan informasi yang diberikan Dinas Kehutanan Sulteng. Ia berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi masukan berharga untuk mendorong penguatan sektor kehutanan di Sulbar.
“Kami banyak belajar dari pengelolaan kehutanan di Sulawesi Tengah, terutama terkait bagaimana potensi PAD dari sektor ini bisa dioptimalkan. Kita juga melihat pentingnya perhatian pada pembinaan SDM dan penguatan sarana prasarana agar fungsi pengawasan dan penyuluhan di lapangan bisa lebih maksimal,” ujar Hj. Jumiaty.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi II DPRD Sulbar akan mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan instansi teknis dalam membangun kebijakan kehutanan yang adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.
