Dampingi KSP Monev Program Konsolidasi Tanah, Wawalkot Balgis Apresiasi Partisipasi Warga
Berita Nasional.Id, Pekalongan | Kota Pekalongan – Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, turut mendampingi tim Kantor Staf Presiden (KSP) dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) Program Konsolidasi Tanah di Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Rabu (20/8/2025). Program ini merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dalam upaya menata kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wawalkot Balgis menyampaikan rasa syukur atas perhatian besar yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Kota Pekalongan. Ia menilai program ini membawa dampak positif, tidak hanya dari sisi penataan lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini perwakilan KSP hadir langsung untuk melihat progres penataan di Clumprit. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Pemerintah Pusat yang telah memberi dukungan penuh. InsyaAllah, dengan kolaborasi dan komitmen bersama, program ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Balgis.
Balgis juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Menurutnya, warga menunjukkan kepedulian luar biasa, bahkan dengan sukarela menghibahkan sebagian tanahnya demi pembangunan akses jalan di kawasan tersebut.
“Ini bentuk nyata gotong royong. Masyarakat memberikan tanah tanpa meminta ganti rugi karena ingin lingkungannya lebih tertata. Partisipasi seperti ini yang membuat saya bangga sekaligus terharu,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf KSP, Vallin Tsarina, yang turut hadir, menyebut program konsolidasi tanah di Kampung Clumprit bisa menjadi contoh nasional dalam penanganan permukiman kumuh. Ia menilai ada tiga faktor utama yang membuat program ini berpotensi sukses, yakni adanya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, peran tokoh masyarakat sebagai penggerak perubahan, serta keterlibatan warga sebagai subjek pembangunan.
“Penanganan permukiman kumuh bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi juga bagaimana mendorong masyarakat terlibat aktif, berdaya, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungannya. Dengan dukungan yang kuat, kawasan ini berpotensi menjadi role model penataan permukiman berkelanjutan berbasis kolaborasi,” jelas Vallin.
Kunjungan lapangan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Harapannya, Kampung Clumprit dapat menjadi contoh baik yang bisa direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. (mflh)
