Berita Nasional.ID-Pekalongan | Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya mendorong keberlanjutan program penataan kawasan permukiman kumuh. Usulan resmi disampaikan langsung kepada Tim Kantor Staf Presiden (KSP) saat melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian ATR/BPN di Kampung Bugisan dan Clumprit, Rabu (20/8/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mengatakan bahwa program penataan yang sudah berjalan di Bugisan pada 2024 dan Clumprit pada 2025 terbukti memberikan dampak signifikan. Karena itu, Pemkot mendorong agar penataan serupa bisa dilanjutkan di wilayah lain.
“Kami berharap, program ini tidak berhenti hanya di dua lokasi tersebut. Ada beberapa kawasan lain seperti Padukuhan Kraton dan Tirto yang juga memerlukan penanganan serupa. Bahkan kalau memungkinkan bisa direplikasi ke daerah tetangga,” ungkap Nur Pri.
Menurutnya, keberhasilan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di dua lokasi tersebut telah mendapat apresiasi dari KSP dan Kementerian ATR/BPN. Bahkan, dinilai potensial untuk dijadikan proyek percontohan di tingkat nasional. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh aspek lebih luas, tidak sekadar infrastruktur.
“Yang terpenting adalah keberlanjutan. Jadi tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus berdampak pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, serta penguatan sosial ekonomi,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Pemkot juga mengusulkan adanya program pendampingan setelah proyek rampung. Hal ini dinilai penting agar warga bisa mandiri dan perekonomian mereka ikut tumbuh. “Pendampingan keilmuan dan dukungan pendanaan harus terus berjalan supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP, Ida Bagus Made Putra Jandhana, turut mengapresiasi capaian Kota Pekalongan. Menurutnya, keberhasilan di Kampung Bugisan tidak hanya dilihat dari hasil pembangunan fisik, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat.
“Partisipasi warga menjadi nilai tambah. Mulai dari camat, RT, hingga masyarakat saling bahu-membahu. Ini yang membuatnya berbeda dengan daerah lain,” ujar Ida Bagus.
Ia menegaskan, KSP akan mengawal agar program pengentasan kawasan kumuh bisa terus berlanjut. “Kuncinya, pemerintah dan masyarakat harus sama-sama aktif memperjuangkan agar program ini tetap mendapat prioritas anggaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ida Bagus berpesan agar masyarakat menjaga hasil pembangunan yang telah terwujud. “Kebersihan sungai, perawatan pompa, hingga sarana prasarana lain harus dijaga bersama. Keberlanjutan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, masyarakat juga harus terlibat,” tandasnya. (mflh)
