Antara Indonesia Emas dan Middle-Income Trap: Menimbang Arah Pembangunan Ekonomi Nasional
Istilah “Indonesia Emas 2045” menjadi lebih populer di kalangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Tidak hanya tujuan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga transformasi struktural menuju ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, dan bertahan lama. Namun, di tengah kegembiraan itu, muncul pertanyaan penting: apakah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini benar-benar mengarah ke sana atau malah berpotensi membawa kita ke jebakan middle-income trap jebakan negara berpendapatan menengah yang tidak berhasil naik kelas?
Perekonomian Indonesia tumbuh 4,87% tahun ke tahun (y-on-y), menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tren pertumbuhan masih berlanjut, meskipun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan 5,11% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun angka-angka ini masih positif, laju tersebut menunjukkan stagnasi struktural jika dibandingkan dengan potensi ekonomi Indonesia. Ekonomi kita terus berkembang, tetapi masih “jalan di tempat” cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk naik kelas. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pergeseran dari sektor tradisional ke industri bernilai tambah tinggi, bukan hanya angka PDB. Menurut teori pembangunan Walt Whitman Rostow, setiap negara harus melalui tahap menuju “kedewasaan ekonomi”, di mana pertumbuhan bergantung pada industri bernilai tambah tinggi dan inovasi teknologi daripada ekspor bahan mentah. Sayangnya, Indonesia belum sampai ke tahap ini.
Meskipun pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi sumber daya alam, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar secara praktis, terutama dalam hal transfer teknologi dan pemerataan keuntungan ekonomi di tingkat lokal. Hilirisasi berisiko hanya menjadi perpanjangan rantai pasok global tanpa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat jika tidak ada partisipasi riset domestik dan peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional. Menurut penelitian OECD, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia memerlukan peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, dan penguatan transisi hijau. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi dan sosial terus berlanjut. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, menyumbang sekitar 55% dari PDB, dan didominasi oleh kelas menengah perkotaan. Di sisi lain, daya beli masyarakat menengah bawah tetap tidak berubah. Akibatnya, pertumbuhan yang tampaknya inklusif tetap “menumpuk” pada kelompok ekonomi tertentu pada hakikatnya.
Data investasi juga menunjukkan kekhawatiran serupa karena minat investasi asing langsung (FDI) menurun. FDI Indonesia menurun sebesar 6,95% pada kuartal II 2025, yang merupakan penurunan terbesar sejak pandemi 2020. Terjadinya penurunan investasi menunjukkan bahwa investor khawatir tentang kepastian hukum, infrastruktur logistik, dan konsistensi kebijakan ekonomi domestik. Indonesia berisiko kehilangan potensinya sebagai pusat industri dan teknologi Asia Tenggara jika tidak ada perbaikan tata kelola.
Namun, Indonesia masih memiliki peluang besar di tengah kesulitan itu. Fokus baru terfokus pada ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau. Dalam laporan yang dirilis melalui situs resminya, lembaga internasional Statistita memberikan ulasan yang sangat positif tentang Indonesia. Dengan potensi besar di bidang e-commerce, keuangan digital, dan kreatif, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan hampir dua kali lipat pada tahun 2030. Digitalisasi dapat meningkatkan akses ekonomi bagi UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda jika dioptimalkan dengan kebijakan inklusif.
Mempercepat transformasi ekonomi menuju industrialisasi kontemporer dan digitalisasi inklusif adalah pandangan konstruktif tentang jalan pembangunan Indonesia. Agar ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh tetapi juga berkelanjutan, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam riset, pendidikan vokasi, dan teknologi hijau. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal harus disesuaikan untuk menangani masalah global seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim. Pemerataan sosial harus menjadi komponen utama pembangunan, bukan tambahan. Agar pertumbuhan ekonomi dapat menguntungkan semua orang, redistribusi harus dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur lokal, dan layanan publik.
Berhasilnya pembangunan tergantung pada seberapa baik kesejahteraan dirasakan oleh semua orang, bukan hanya mereka yang berada di puncak piramida ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan lagi sekadar pertumbuhan, tetapi sejauh mana ia mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan ketahanan sosial. Pada akhirnya, kemajuan ekonomi Indonesia akan bergantung pada keberaniannya untuk mengubah paradigma, beralih dari pertumbuhan kuantitatif ke pertumbuhan yang transformatif dan berkeadilan. Cita-cita “Indonesia Emas 2045” bukanlah utopia kecuali kebijakan ekonomi dapat menyeimbangkan digitalisasi, pemerataan sosial, dan industrialisasi. Namun, jika kita tetap bergantung pada logika jangka pendek, ketergantungan komoditas, dan ketimpangan struktural, trap risiko middle-income akan menjadi kenyataan yang akan menghalangi masa depan ekonomi negara.
Penulis: Maulidiyah Rakhmawati Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang
