Ketua PAN Pesawaran Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Sejalan Penegasan Kapolri di DPR
BERITANASIONAL.ID, PESAWARAN – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pesawaran, Paisaludin, SH, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Paisaludin sebagai respons atas penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan posisi Polri sesuai dengan desain ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Paisaludin, penempatan Polri di bawah Presiden telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan institusi agar tetap profesional, netral, dan tidak terseret kepentingan politik praktis. Apa yang disampaikan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI sudah sangat jelas dan patut didukung bersama,” ujar Paisaludin yang akrab disapa Kanjeng Isal.
Ia menilai, wacana perubahan struktur kelembagaan Polri justru berpotensi melemahkan fungsi kepolisian. Selain menimbulkan ketidakjelasan rantai komando, perubahan tersebut dinilai dapat membuka ruang intervensi yang mengganggu independensi penegakan hukum.
Sebagai tokoh masyarakat di Pesawaran, Kanjeng Isal menegaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, menciptakan ketertiban sosial, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Tanpa keamanan dan ketertiban, pembangunan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, Polri harus kuat, profesional, dan tetap berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Paisaludin juga mengapresiasi sikap terbuka Kapolri yang menyampaikan penjelasan secara lugas di hadapan Komisi III DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas institusi negara kepada wakil rakyat dan publik.
Ia berharap Polri terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pendekatan humanis kepada masyarakat sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Menurutnya, dukungan terhadap posisi Polri bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan menjadi dorongan agar institusi tersebut terus berbenah, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sebagai pimpinan partai politik di daerah, Kanjeng Isal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan menghormati tatanan kelembagaan Polri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Polri adalah milik rakyat dan negara. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mendukung Polri agar tetap kuat, profesional, dan berjalan di jalur konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. ( DENI)
