LKPJ Pemkot Probolinggo Disorot DPRD! Anggaran Budaya Cuma 0,2 Persen, Puluhan Sekolah Rusak
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan tajam dari DPRD. Panitia Khusus (Pansus) menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemkot dinilai kurang tepat dan berdampak pada lemahnya pengembangan sektor kebudayaan serta infrastruktur pendidikan.
Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pembahasan dokumen, tetapi juga melalui pengecekan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, salah satu isu utama yang disoroti adalah kebijakan penggabungan urusan kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai membuat arah pengembangan kebudayaan menjadi tidak jelas, terlebih dengan adanya wacana penggabungan bersama sektor pariwisata.
“Dari sisi anggaran, sektor kebudayaan hanya mendapatkan sekitar Rp2 miliar dari total APBD Rp1 triliun, atau sekitar 0,2 persen,” ungkap Muchlas.
DPRD menilai alokasi anggaran tersebut tidak proporsional dan tidak sebanding dengan kebutuhan pengembangan kebudayaan di daerah.
Selain itu, Pansus juga menemukan persoalan serius di sektor pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan lebih dari 40 gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Probolinggo mengalami kerusakan.
“Kami mendesak agar perbaikan segera dilakukan karena menyangkut keselamatan siswa,” tegas Muchlas, Kamis (14/4/2026).
Tak hanya itu, distribusi bantuan seragam sekolah juga menjadi sorotan. Pansus mencatat realisasi bantuan hanya berkisar antara 400 hingga 700 paket, jauh di bawah target yang seharusnya mencapai lebih dari seribu paket.
DPRD meminta pemerintah daerah menggunakan data terpadu seperti DTKS atau DESIL agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo tercatat mencapai 78,5 dan bahkan meraih rekor MURI, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sementara itu, sektor kebudayaan dinilai masih didominasi kegiatan seremonial, dengan capaian retribusi Gedung Kesenian yang baru mencapai 58,29 persen.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Rey Suwigtyo, menyatakan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pembahasan LKPJ ini masih akan berlanjut dengan agenda pemanggilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendalami kinerja masing-masing instansi.
(Yul/Bernas)
