Kasus Ijen 1,5 Tahun Yang Lalu Dibuka Kembali Oleh Kejari, Ada Apa
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Satu setengah tahun yang lalu, persisnya pada bulan Maret 2025, Kejari Bondowoso melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi dan alih fungsi hutan di Kecamatan Ijen.
Sejumlah petani dimintai keterangan oleh Penyidik Seksi Pidsus Kejari. Akibatnya masyarakat petani resah dan sedikit bergejolak. Faktanya, tuduhan dugaan korupsi, salah penilaian, karena terbukti tidak ada kerugian Negara.
Kusnadi, tokoh masyarakat petani Ijen mengatakan, tuduhan alih fungsi hutanpun juga tidak terbukti. Untuk meredam gejolak Forkopimda dan anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi turun tangan.
“Pada saat yang bersamaan, terjadi gejolak yang sangat ektrem di Desa Kaligedang Kecamatan Ijen. Kami bersama tokoh lima desa di Kecamatan Ijen diminta tidak terlibat dalam kasus Kaligedang,” jelasnya.
Permintaan tersebut, lanjutnya, kami patuhi dan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi dan alih fungsi hutan juga dihentikan. Sebab dalam penyelidikan, penyidik tidak menemukan bukti dugaan dua kasustersebut.
Ditambahkan, tapi kenapa kasus ini diangkat kembali oleh Kejari Bondowoso. Terus terang saja, akibat sikap Kejari, masyarakat petani Ijen resah. Apalagi yang dijadikan dasar untuk menyelidiki kedua kasus ini hanya laporan tertulis sebagian kecil petani Ijen.
- Kus, sapaannya, menyayangkan Kejari Bondowoso melidik dugaan kasus yang barang buktinya belum jelas. Kenapa kok bukan kasus Kaligedang yang diusut, yang buktinya sudah sangat jelas sekali.
“Kami bersama tokoh masyarakat petani 5 Desa lainnya sudah menaati perintah Forkopimda. Diam dan tidak mendukung gerakan petani Kaligedang. Namun kenapa ketika kami diam, Kejari mengobok-obok kami dan Forkopimda tidak bersuara,” keluhnya.
Kalau Kejari terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan dua kasus yang tidak terbukti, jangan salahkan jika masyarakat petani 5 Desa di Kecamatan Ijen bergabung dan mendukung gerakan petani Desa Kaligedang.
