Komisi III DPRD Mateng Rampungkan Pembahasan LKPJ APBD 2025
BeritaNasional.ID MATENG SULBAR —Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyelesaikan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembicaraan Tingkat I berlangsung 8-10 Juli 2026 di Ruang Komisi III Gedung DPRD Mamuju Tengah.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat bersama 12 mitra kerja Komisi III, mulai dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, hingga RSUD Satelit Tobadak dan Puskesmas se-Kabupaten.
Ketua Komisi III, Herman, memimpin rapat bersama Wakil Ketua Marsud dan Sekretaris Siti Nur Aizah Sherina beserta anggota lainnya.
Dasar Pembahasan
Kegiatan ini mengacu pada UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Perda APBD dan Penjabaran APBD Mamuju Tengah Tahun 2024.
Tujuan
Untuk mengevaluasi kesesuaian pagu anggaran dengan realisasi program setiap OPD, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
1. Dinas Kesehatan
Pagu Rp112,003 Miliar, terealisasi Rp106,269 Miliar atau 94,85%. Komisi III mendorong peningkatan pelayanan di puskesmas dan jejaringnya, serta penguatan sinergi perencanaan dan pengawasan.
2. Dinas Sosial
Pagu Rp2,378 Miliar, realisasi 97% atau Rp2,309 Miliar. Diminta memperkuat pendataan BPJS agar tepat sasaran dan mencegah tumpang tindih penerima bantuan.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Realisasi Rp2,302 Miliar dari pagu Rp2,342 Miliar atau 98,29%. Sisa anggaran terjadi karena efisiensi belanja pegawai dan barang jasa.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, PP dan KB
Pagu Rp6,090 Miliar dengan sisa Rp147 Juta. Sisa terbesar berasal dari belanja gaji ASN yang tidak sepenuhnya terserap karena tidak ada kenaikan pangkat/promosi.
5. BPBD
Dari pagu Rp4,468 Miliar terealisasi Rp3,747 Miliar atau 83,86%. Sisa anggaran dipengaruhi efisiensi ATK dan tidak turunnya DIPA pusat untuk kegiatan rehabilitasi.
6. Disparpora
Pagu Rp15,629 Miliar, realisasi Rp15,535 Miliar atau 99,40%. Didorong optimalisasi Sport Center dan pengembangan pariwisata untuk peningkatan PAD.
7. Disnakertrans
Pagu Rp3,571 Miliar, realisasi Rp3,496 Miliar atau 97,90%. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 10.424 pekerja capai 100%.
8. Diskominfo Statistik dan Persandian
Pagu Rp3,913 Miliar, realisasi Rp3,699 Miliar atau 94,55%. Sisa anggaran dari efisiensi pulsa Starlink dan ATK.
9. RSUD Satelit Tobadak
Pendapatan BLUD lampaui target. Target Rp21,5 Miliar, realisasi Rp25,304 Miliar atau 117,69%. Belanja jasa medik ikut naik karena mengikuti 40% dari pendapatan.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pagu Rp189,041 Miliar, realisasi Rp191,990 Miliar atau 101,56%. Kelebihan disebabkan transfer tunjangan sertifikasi guru dari pusat di akhir Desember 2025.
11. Bagian Kesra Setda
Pagu Rp2,979 Miliar, realisasi Rp2,341 Miliar atau 78,57%. Sisa anggaran karena keterlambatan pencairan hibah rumah ibadah.
12. Puskesmas
Komisi III meminta seluruh puskesmas mengoptimalkan PAD melalui parkir, mempersiapkan layanan rawat inap, verifikasi data BPJS, dan pemenuhan sarana seperti ambulans serta air bersih.
Kesimpulan Komisi III:
1. Temuan BPK 2025 di OPD agar segera ditindaklanjuti.
2. Sisa pagu di beberapa OPD perlu dimaksimalkan agar tidak menumpuk.
3. Setiap belanja harus memperhatikan asas manfaat.
4. OPD wajib mengetahui jumlah SILPA dan sisa pagu masing-masing.
5. Diperlukan komunikasi harmonis agar visi-misi Bupati dapat berjalan.
Komisi III menekankan agar standar pembiayaan ke depan lebih rasional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (hms/Hms)
