Ketua Komisi I Nasrullah: Anggaran Daerah Harus Transparan, Akuntabel, dan Tepat Sasaran
BeritaNasiomal.ID MATENG SULBAR–Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan digelar 8-10 Juli 2026 di Ruang Komisi I DPRD Mamuju Tengah.
Kegiatan ini dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat bersama 17 mitra kerja Komisi I, mulai dari Kesbangpol, BKPP, Disdukcapil, Satpol PP dan Damkar, Inspektorat, Bagian Setda, hingga 5 kecamatan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Ir. Nasrullah, S.T., http://M.Kom, bersama Wakil Ketua Agustinus, Sekretaris Mitha Ahriany Arifin, SE, dan anggota lainnya.
Dasar & Tujuan Pembahasan mengacu pada UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Perda APBD Mamuju Tengah.
Tujuannya untuk menyajikan realisasi pendapatan dan belanja secara transparan, menjelaskan selisih target dengan capaian, serta menjadi bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat.
Realisasi Anggaran Mitra Komisi I TA 2025:
1. Kesbangpol
Pagu Rp2,497 Miliar, realisasi Rp2,391 Miliar atau 95,75%. Sisa Rp106,1 Juta.
2. Disdukcapil
Pagu Rp2,826 Miliar, realisasi Rp2,775 Miliar atau 98,18%. Sisa Rp51,5 Juta.
3. Satpol PP dan Damkar
Pagu Rp7,463 Miliar, realisasi Rp6,893 Miliar atau 92,37%. Sisa Rp569,4 Juta.
Sepanjang 2025 tercatat 71 kejadian, terdiri dari 23 kebakaran dan 48 non kebakaran.
4. BKPP
Pagu Rp4,567 Miliar, realisasi Rp3,984 Miliar atau 87,25%. Sisa Rp582,3 Juta.
Ada pengembalian TU dan UP sebesar Rp302,6 Juta, serta anggaran tidak dicairkan Rp559,3 Juta.
5. DPMD
Pagu Rp3,156 Miliar, realisasi Rp3,015 Miliar atau 95,51%. Sisa Rp141,6 Juta.
6. Bagian Prokopim
Pagu Rp433,8 Juta, realisasi Rp426,6 Juta atau 98,80%. Sisa Rp5,2 Juta.
7. Bagian Umum
Pagu Rp25,638 Miliar, realisasi Rp25,448 Miliar atau 99,25%.
8. Inspektorat
Pagu Rp9,344 Miliar, realisasi Rp9,242 Miliar atau 98,90%. Sisa Rp102,7 Juta.
9. Bagian Organisasi
Pagu Rp982,5 Juta, realisasi Rp976,8 Juta atau 99,42%. Sisa Rp5,6 Juta.
10. Bagian Hukum
Pagu Rp313,2 Juta, realisasi Rp290,6 Juta atau 92,79%. Sisa Rp22,5 Juta.
11. Sekretariat DPRD
Pagu Rp18,214 Miliar, realisasi Rp17,877 Miliar atau 98,15%. Sisa Rp337,2 Juta.
12. Bagian Pemerintahan
Pagu Rp496,8 Juta, realisasi Rp490,1 Juta atau 98,66%.
13. Kecamatan Topoyo
Pagu Rp1,488 Miliar, realisasi Rp1,396 Miliar atau 93,82%.
14. Kecamatan Tobadak
Pagu Rp1,305 Miliar, realisasi Rp1,248 Miliar atau 95,70%.
15. Kecamatan Budong-Budong
Pagu Rp1,217 Miliar, realisasi Rp1,172 Miliar atau 96,35%.
16. Kecamatan Pangale
Pagu Rp1,471 Miliar, realisasi Rp1,412 Miliar atau 96,00%.
17. Kecamatan Karossa
Pagu Rp1,590 Miliar, realisasi Rp1,529 Miliar atau 96,17%.
Kesimpulan Komisi I:
1. Pelaksanaan APBD 2025 secara umum berjalan tertib, terkendali, dan sesuai aturan. Realisasi pendapatan mencapai sekitar 90%.
2. Anggaran difokuskan untuk infrastruktur, kesejahteraan, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.
3. Beberapa pos belanja belum terserap optimal karena kendala teknis administrasi dan kondisi di lapangan.
Komisi I berharap ke depan standar pembiayaan lebih rasional, transparan, dan akuntabel. Anggaran harus sesuai kebutuhan, tepat sasaran, memberi manfaat langsung ke masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan. (hms/Un)
