Pemkab Situbondo Siapkan BLT DBHCHT 2026 Bagi 4.444 Keluarga Buruh Tembakau dan Pekerja Rokok.
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan sebagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertembakauan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo menerangkan, program tersebut dirancang untuk menjangkau kelompok pekerja yang selama ini berperan dalam rantai industri hasil tembakau, namun belum sepenuhnya tersentuh bantuan sosial lainnya.
Viskanto menambahkan, Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Situbondo menjelaskan, penyaluran BLT DBHCHT merupakan bagian dari implementasi kebijakan agar manfaat dana cukai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan industri tersebut.
“Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang belum terjangkau bantuan sosial,” ujarnya.
Selain itu, bantuan tunai ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang dan kualitas hidup penerima manfaat meningkat.
Dinas Sosial menetapkan sasaran penerima secara spesifik. Kelompok pertama adalah buruh tani tembakau yang berdomisili di Situbondo. Mereka dinilai memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan produksi komoditas unggulan daerah tersebut.
Sementara itu, kelompok kedua mencakup buruh pabrik rokok yang bekerja di wilayah Situbondo, termasuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok ini karena kehilangan pekerjaan berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Dengan penetapan sasaran tersebut, pemerintah berharap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pada tahap awal, tercatat sebanyak 4.444 keluarga masuk dalam daftar calon penerima BLT DBHCHT. Namun, jumlah ini masih bersifat sementara karena pemerintah tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan. Pemerintah juga berupaya mencegah adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Untuk mendukung program ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2026.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menegaskan keberpihakan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari ekosistem industri hasil tembakau. Selain memberikan perlindungan sosial, program ini juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi di daerah. (ADV)
