APBD Perubahan Mamuju Tengah Naik Rp80 Miliar, Fraksi PKB Soroti SILPA Rp32 Miliar dan BTT Bengkak
BeritaNasional. ID MATENG SULBAR–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah melayangkan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Selasa (15/9/2026). Fraksi PKB menegaskan APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan dan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Secara umum, pendapatan daerah naik Rp54,576 miliar, dari Rp529,821 miliar menjadi Rp584,398 miliar. Namun, kenaikan itu didominasi pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp48,360 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya naik tipis Rp1,462 miliar, dari Rp68,809 miliar menjadi Rp70,271 miliar.
Fraksi PKB justru menyoroti anomali pada sektor pajak daerah yang turun Rp821,705 juta, dari Rp26,290 miliar menjadi Rp25,469 miliar. Padahal retribusi daerah naik Rp2,284 miliar.
“Apa penyebab turunnya target pajak daerah? Peningkatan PAD jangan hanya penetapan target, tapi harus ada strategi konkret, digitalisasi pemungutan dan pemutakhiran data wajib pajak,” tegas Juru Bicara Fraksi PKB, Muh. Rizal.
Sorotan tajam juga diarahkan ke belanja daerah yang membengkak hingga Rp80,986 miliar, dari Rp535,821 miliar menjadi Rp616,807 miliar. Belanja operasi naik Rp33,127 miliar, belanja modal naik Rp37,322 miliar, belanja tidak terduga naik Rp5,7 miliar dan belanja transfer naik Rp4,836 miliar.
Khusus belanja barang dan jasa yang melonjak Rp41,616 miliar, dari Rp142,689 miliar menjadi Rp184,305 miliar, PKB meminta penjelasan terbuka per program dan urgensinya.
“Jangan sampai APBD Perubahan hanya menjadi ruang menambah kegiatan tanpa kepastian kegiatan itu mampu diselesaikan di sisa tahun anggaran 2026. Belanja barang dan jasa jangan didominasi belanja administratif yang tidak dirasakan rakyat,” tegasnya.
Belanja modal yang naik dua kali lipat dari Rp36,544 miliar menjadi Rp73,867 miliar juga mendapat catatan. Peningkatan terbesar ada di belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp29,252 miliar. PKB meminta agar tidak ada pengadaan tumpang tindih dan aset yang dibeli segera dimanfaatkan.
Di sektor infrastruktur, anggaran PU naik dari Rp27,290 miliar menjadi Rp44,498 miliar. PKB menekankan pembangunan jalan jangan sampai mengalahkan kebutuhan mendesak lain seperti air bersih.
Untuk pendidikan yang naik Rp5,972 miliar menjadi Rp188,566 miliar, PKB mengingatkan jangan sampai nominal besar tapi sekolah rusak dan kekurangan guru masih terjadi. Hal sama untuk kesehatan yang naik Rp19,174 miliar menjadi Rp125,154 miliar.
Paling disorot adalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik drastis dari Rp1,5 miliar menjadi Rp7,2 miliar. Fraksi PKB meminta penjelasan risiko apa yang diproyeksikan hingga BTT naik Rp5,7 miliar.
Kejanggalan lain adalah defisit yang melonjak dari Rp6 miliar menjadi Rp32,409 miliar dan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). PKB mempertanyakan mengapa SILPA bisa membengkak sebesar itu.
“Apakah karena kegiatan tidak terlaksana? SILPA tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber dana tambahan. DPRD harus tahu akar penyebabnya agar perencanaan anggaran tidak berulang,” ungkapnya.
Fraksi PKB juga menyoroti anggaran Sekretariat DPRD yang naik Rp1,474 miliar menjadi Rp18,107 miliar. Tambahan itu diminta diarahkan untuk memperkuat fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, bukan sekadar administratif.
Meski memberikan banyak catatan, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2026 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan tiga prinsip: memperkuat pelayanan dasar, memperkuat ekonomi masyarakat dan desa, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
