Pajak Daerah Turun Rp821 Juta, Fraksi Amanat Perjuangan di Mateng Minta Pemda Buka Rincian DAU Rp45 Miliar
BeritaNasional. ID MATENG SULBAR–– Fraksi Amanat Perjuangan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah melayangkan kritik tajam terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Meski mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian dokumen, fraksi gabungan PAN dan Gerindra itu menemukan sejumlah kejanggalan serius.
Dalam pandangan umum yang disampaikan di Rapat Paripurna DPRD, Senin (15/9/2026), Fraksi Amanat Perjuangan menyoroti melebarnya defisit anggaran.
Pendapatan daerah naik dari Rp529,82 miliar menjadi Rp584,40 miliar atau bertambah Rp54,58 miliar. Namun belanja daerah justru naik lebih tinggi, dari Rp535,82 miliar menjadi Rp616,81 miliar atau bertambah Rp80,99 miliar. Akibatnya, defisit melonjak dari Rp6 miliar menjadi Rp32,41 miliar yang akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Kami tidak ingin defisit ditutup dengan asumsi yang belum pasti. Pemerintah harus menjelaskan apakah SILPA itu benar-benar ada secara kas, sudah diaudit, dan tidak menghambat pencairan di akhir tahun,” tegas Fraksi Amanat Perjuangan.
Kejanggalan kedua adalah soal PAD. PAD memang naik Rp1,46 miliar, namun pajak daerah justru turun Rp821 juta. Sementara retribusi daerah naik Rp2,28 miliar.
“Mengapa target pajak daerah turun? Apakah potensi menurun, kebijakan berubah, atau lemah pemungutan? Harus ada strategi konkret,” kritiknya.
Fraksi juga menyoroti tambahan dana transfer pusat sebesar Rp48,36 miliar yang terdiri dari DAU Rp45,44 miliar dan DBH Rp2,92 miliar. Mereka meminta rincian penggunaannya agar tidak hanya habis untuk belanja rutin tanpa dampak pelayanan publik.
Sorotan paling tajam ada pada komposisi belanja. Belanja pegawai turun Rp8,65 miliar, sementara belanja barang dan jasa melonjak Rp41,62 miliar.
“Apakah ini karena reklasifikasi gaji PPPK paruh waktu ke barang dan jasa? Kami khawatir penurunan belanja pegawai justru menyisakan persoalan gaji dan tunjangan di akhir tahun,” ujarnya.
Belanja modal yang naik Rp37,32 miliar untuk pengadaan damkar, mobil tangki air, mobil sampah, ambulans, mobil dan kapal rescue juga diminta dijelaskan spesifikasi, harga, dan proses pengadaannya.
Tak kalah penting, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik dari Rp1,5 miliar menjadi Rp7,2 miliar. Fraksi meminta kejelasan kriteria dan mekanisme penggunaannya agar tidak menjadi celah belanja tidak terencana.
Begitu juga dengan belanja transfer yang naik Rp4,84 miliar untuk bantuan keuangan, diminta transparansi penerima dan dasar hukumnya.
Fraksi Amanat Perjuangan yang mendukung pengadaan sarana sekolah, mobiler, dan pompa air untuk air bersih, mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan DAK dan ada peta kebutuhan yang jelas.
Di akhir pandangan, fraksi tersebut mengajukan 8 pertanyaan kunci yang harus dijawab Bupati secara tertulis, mulai dari posisi kas SILPA, rincian penggunaan DAU/DBH, penyebab turunnya belanja pegawai, hingga kesiapan OPD menyerap anggaran di sisa 3,5 bulan tahun anggaran 2026.
