Defisit Rp32,4 Miliar dan BTT Naik Rp5,7 Miliar, Fraksi Golkar di Mateng Minta Penjelasan Serapan Anggaran OPD
BeritaNasional. ID MATENG SULBAR– Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, namun dengan sejumlah catatan kritis terkait rasionalisasi anggaran.
Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi gabungan Partai Golkar, Gerindra, Perindo, dan PKS pada Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Senin (15/9/2026) di Tobadak.
Fraksi tersebut memaparkan gambaran APBD Perubahan. Pendapatan daerah naik dari Rp529,82 miliar menjadi Rp584,39 miliar atau bertambah Rp54,58 miliar. Belanja daerah naik dari Rp535,82 miliar menjadi Rp616,80 miliar atau bertambah Rp80,99 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit Rp32,40 miliar yang ditutup dari SILPA tahun sebelumnya sehingga posisi anggaran menjadi berimbang dengan SILPA nol rupiah.
“Ada beberapa hal penting yang harus dijelaskan pemerintah daerah sebagai wujud pandangan fraksi,” ujar juru bicara Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera.
Pertama, terkait rasionalisasi. Fraksi meminta pemerintah membeberkan persentase realisasi serapan anggaran di semua OPD sebagai dasar pergeseran, pengurangan atau penambahan program prioritas.
“Kami ingin tahu seperti apa persentase realisasi serapan anggaran di semua OPD. Ini penting,” tegasnya.
Kedua, fraksi menyoroti lonjakan belanja yang dinilai maksimal di sisa waktu tahun anggaran. Belanja Modal bertambah Rp37 miliar dan Belanja Tidak Terduga bertambah Rp5,7 miliar.
“Tentu ini menjadi pertanyaan di fraksi kami mengingat sisa waktu APBD Perubahan ini berjalan. Mohon penjelasan,” katanya.
Ketiga, fraksi mengapresiasi tambahan kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk belanja aparatur, tetapi juga diarahkan untuk pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik seperti penanggulangan kebakaran, penanganan darurat bencana, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur pendidikan.
Fraksi menegaskan agar pemerintah mengedepankan kualitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keempat, fraksi mengingatkan agar setiap OPD lebih selektif dalam pelaksanaan anggaran dan memperhatikan prinsip pembangunan daerah.
Di akhir pandangan, fraksi gabungan ini juga menyampaikan pesan demokrasi. Mereka berharap pemerintah dan DPRD merespon baik masukan, pandangan maupun kritik dari masyarakat, mahasiswa dan aktivis, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Karena sejatinya kritik dan masukan adalah bagian dari kemajuan demokrasi berkelanjutan,” pungkasnya.
Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera yang beranggotakan Aswanto Aras, Mariam, Nuriman, Hj. Nirmalasari Aras, Andi Rudi S Tammauni, Yulius Sanusi, Siti Nur Annisa Sherina, H. Rukmana Salim, Ilham Yunus, dan Herman ini akhirnya menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2026 ke tingkat selanjutnya.
